Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar dan Sekdako Pekanbaru Indra Pomi saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/12/2024) petang. (YUSNIR/RIAUPOS.CO)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Pekanbaru Indra Pomi tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/12/2024) sekira pukul 17.40 WIB.
Untuk diketahui, Risnandar Mahiwa resmi dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Pekanbaru dan digantikan oleh Roni Rakhmat.
Pelantikan Roni Rakhmat langsung dipimpin oleh Pj Gubernur Riau, Rachman Hadi di Pekanbaru.
Keduanya, Risnandar dan Indra Pomi diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan sehari sebelumnya di Pekanbaru.
Mereka menjalani pemeriksaan lebih dari 20 jam di Mapolresta Pekanbaru.
Dengan pengawalan ketat, Risnandar dan Indra memasuki gedung KPK tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan yang telah menunggu dari siang.
Risnadar menggunakan kaos panjang warna ungu, topi hitam dan masker, dia berjalan santai sambil menundukkan kepala dan mengisyaratkan minta maaf atau salam.
Risnandar menyempatkan memberikan gestur merapatkan kedua telapak tangan kepada Riaupos dan awak media yang sudah menunggu sejak siang saat digiring petugas KPK menuju lobi gedung merah putih.
Sedangkan Indra Pomi menggunakan jaket silver, bermasker, topi putih dan tas ransel yang digendong di bagian depan.
Ia melenggang di belakang Risnandar menghindari sorotan kamera wartawan sambil tertunduk saat digiring.
Seperti informasi yang beredar, ada enam pejabat teras Pemerintah Kota Pekanbaru lainnya yang sebelumnya diberitakan turut diamankan dalam operasi tersebut belum terlihat di Gedung KPK.
Begitupun dari pihak KPK belum memberikan keterangan apapun.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa pada Senin (2/12/2024) di Pekanbaru terkait laporan pengeluaran fiktif pengadaan barang.
“Informasi sementara itu terkait dengan penggunaan uang bendahara. Ya jadi kan di sistem keuangan daerah itu kan ada istilahnya itu pengeluaran dulu. Nanti buktinya itu kemudian dipertanggungjawabkan begitu kan,” kata Alexander Marwata, Selasa (3/12/2024).
Dilanjutkan Alexander Marwata, perihal modus yang dilakukan pejabat utama di lingkungan Pemko Pekanbaru tersebut, dinilainya sangat konyol.
“Kebutuhan ganti mengisi brankas, salah satu modusnya itu tadi ada pengambilan cash kemudian dibagi-bagi dengan bukti pengeluaran fiktif. Ini kan konyol,” pungkasnya.
Pemko Pekanbaru memastikan program berobat gratis UHC terus berlanjut dengan anggaran Rp111 miliar setelah tunggakan…
Menkeu Purbaya menyebut APBN bisa tanpa defisit, namun berisiko besar bagi ekonomi. Defisit 2025 dijaga…
DPRD Pekanbaru mendukung Satgas Penertiban Kabel FO tetap bekerja meski perda belum disahkan demi keselamatan…
Sekda Inhu menegaskan tidak ada toleransi bagi ASN yang terlibat narkoba dan mendukung penuh proses…
Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final Malaysia Open 2026 dan siap menghadapi…
Pemkab Kepulauan Meranti mulai mencairkan gaji ASN dan PPPK Januari 2026 serta tunda bayar 2024…