20 Ribu Penduduk Spanyol Aksi Dukung Gaza

MADRID (RIAUPOS.CO) – Sekitar 20 ribu penduduk Spanyol turun ke jalan di Madrid pada Sabtu (27/1). Mereka memberikan dukungan pada warga Palestina. Aksi ini dilakukan sehari setelah Mahkamah Internasional (ICJ) mengatakan Israel harus mencegah tindakan genosida dalam perangnya dengan Hamas.

Pemerintah Spanyol telah menjadi salah satu pihak yang paling kritis di Eropa atas serangan Israel terhadap Hamas. Spanyol menjadi salah satu negara yang menyambut baik keputusan ICJ. ’’Mereka dalam kondisi tanpa air, tanpa makanan, tanpa apa pun, selama hampir 110 hari. Anak-anak sekarat dan hidup dalam situasi yang sangat sulit,’’ ujar salah satu demonstran Lobna Elnakhala tentang situasi di Gaza.

Terpisah, para pejabat keturunan Arab di negara bagian Michigan, AS menegaskan tidak akan membahas pemilu 2024 jika masih terjadi genosida di Gaza. Banyak pejabat Arab-Amerika terpilih seperti walikota dan legislator negara bagian menolak bertemu dengan Julie Chavez Rodriguez, manajer kampanye Presiden AS Joe Biden. ’’Sungguh tidak terduga saat ini kita mencoba membicarakan politik elektoral dengan genosida yang sedang terjadi,’’ ujar Walikota Dearborn Abdullah Hammoud. Dearborn adalah rumah bagi komunitas besar Palestina, Lebanon, Yaman, dan Iraq. Ia dikenal sebagai ibu kota Arab Amerika. Empat wilayah itu sedang diserang oleh AS maupun Israel.

Sekutu Israel Stop Bantu UNRWA

’’Memotong bantuan bagi 2 juta orang di Gaza adalah hukuman kolektif.’’ Pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini. Sikap itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya memutuskan untuk menghentikan bantuan ke lembaga yang dipimpinnya.

Manuver AS tersebut dilakukan pasca muncul tudingan Israel. Zionos menyebut ada staf UNRWA yang ikut membantu serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.

Sekjen PBB Antonio Guterres, Ahad (28/1) menyatakan bahwa jika tudingan itu benar, maka dia akan meminta pertanggung jawaban pada setiap staf yang terlibat. ’’Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana,’’ ujar Guterres seperti dikutip The Guardian.

Guterres memberikan rincian tentang anggota staf UNRWA yang diduga terlibat. Dari 12 orang yang dituduh, 9 telah diberhentikan, 1 tewas dan 2 orang lainnya sedang diklarifikasi.

Awalnya hanya AS, Australia dan Kanada saja yang menghentikan bantuan untuk UNWRA. Lalu pada Sabtu (17/1) Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss dan Finlandia menyusul. Guterres meminta agar pemerintah yang menghentikan kontribusinya setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA saat ini. (sha/bay/jpg)