Sepeda Motor Listrik Baru Terserap 11 Ribu Unit

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DARI target sebanyak 200 ribu unit, sepeda motor listrik subsidi baru berhasil tersalur sekitar 11.532 kendaraan sampai akhir tahun lalu. Kemenperin menyebut rendahnya peminat membebani penyerapan anggaran kementerian untuk 2023.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penyaluran subsidi motor listrik yang tidak sesuai dengan target membuat serapan anggaran Kemenperin sekitar 77-80 persen. Padahal idealnya, angka penyerapan bisa mencapai 99 persen. “Beban dalam konteks kita tidak berhasil mendeliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi,” ujar Agus, Rabu (3/1).

Jika melihat Buku II Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, belanja Kemenperin Rp3,21 triliun. Sementara itu, kementerian telah mendapatkan alokasi anggaran Rp1,4 triliun untuk subsidi sepeda motor listrik sebanyak 200.000 unit yang berlaku sejak April 2023.

Menperin mengatakan, salah satu penyebab rendahnya penyerapan subsidi terkait kemampuan komponen baterai. Pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan sepeda motor listrik menjadi rendah. Melihat hal ini, Kemenperin pun telah menjalin komunikasi dengan para produsen untuk menetapkan standardisasi baterai. Hal itu bertujuan untuk menciptakan level bermain yang sama.

Menurut Agus, standardisasi baterai sepeda motor listrik penting dilakukan agar terjadi keseragaman di seluruh tanah dari. Serta, pengendara dapat melakukan pengisian daya di berbagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang ada. ‘’Sehingga pengendara motor listrik dari Aceh, dia bisa dengan nyaman berkendara listriknya sampai ke Papua. Karena, dia yakin bahwa substation yang ada di dalam perjalanannya itu menyediakan standar yang sama, tidak hanya untuk satu merk tertentu,” paparnya.

Lebih lanjut, Menperin menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk juga bersama PT PLN. “Ditjen Ilmate terus-menerus melakukan pembicaraan, diskusi, dialog dengan berbagai pihak, khususnya di sini adalah dengan industri penghasil motor listrik itu sendiri, dan industri penghasil baterai itu sendiri, dan juga kita bicara dengan PLN,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan, guna menyempurnakan ekosistem kendaraan listrik memang membutuhkan waktu untuk menyambungkan antara kebutuhan pasar dan produksi yang saat ini masih belum terpenuhi. ‘’Memang semuanya perlu sabar karena, dalam menyambungkan dari kebutuhan market dan produksi belum ketemu. Apalagi, antara kendaraan dan baterai, ini belum ketemu. Makanya, pemerintah mendorong makin banyak investasi di Indonesia baik di mobil dan baterai, termasuk insentif supaya mendorong demand,’’ ujarnya. (agf/dio/esi)

Laporan JPG, Jakarta