Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Ir H Hendrizal MSi saat memimpin rapat pendirian posko bersama penanggulangan banjir di Kantor Bupati Inhu, Rabu (10/1/2024 (Diskominfo Inhu)
RENGAT (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat pembentukan posko bersama penanggulangan bencana banjir, Rabu (10/1). Sebab, hingga saat ini masih ada sebagian wilayah di Kabupaten Inhu terendam banjir.
Rapat ini dipimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Ir H Hendrizal MSi. Kemudian rapat dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhu, perwakilan dari Polres Inhu, perwakilan Kodim 0302/Inhu, kepala OPD terkait, perwakilan PLN, PDAM dan Camat se-Kabupaten Inhu.
“Banjir yang terjadi cukup lama dan diperlukan membentuk posko bersama penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Inhu,” ujar Sekda Inhu Ir H Hendrizal MSi. Untuk itu, kepada pimpinan instansi terkait diminta untuk menyampaikan data-data akibat terdampak banjir. Karena data tersebut yang akan menjadi dasar tindakan yang dilakukan bersama.
Sesuai dengan kondisi wilayah sambungnya, pendirian posko bersama layaknya berada di Kota Rengat. Kemudian ditambah dengan posko-posko di sejumlah kecamatan yang terdampak lebih luas. “Kita harus bergerak cepat terutama mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhu, H Syahruddin SSos MT juga meminta kepada para camat untuk mendata jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir. “Saya minta data berapa sekolah, rumah ibadah, kantor desa, Puskesmas yang terendam banjir dilengkapi dengan foto,” pintanya.
Sehari sebelumnya, yakni Selasa (9/1), Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE kembali turun untuk memastikan kondisi warga terdampak banjir. Rengat menjadi tujuan peninjauan hari ini. Saat turun ke lapangan, bupati didampingi sejumlah kepala OPD dan pihak terkait .
Lokasi yang turun kali ini yakni Desa Rantau Mapesai, Kecamatan Rengat. Bupati menyapa warga yang mengungsi di Posko penampungan di Paud KB Melur Rantau Mapesai yang terdapat 23 KK.(kas)
Ketua DPRD Kuansing Juprizal diperiksa KPK selama 12 jam terkait pelepasan kawasan hutan. Kuasa hukum…
Jaksa KPK menuntut Abdul Wahid 8 tahun 6 bulan penjara dan mengungkap lima dasar tuntutan…
Bupati Kepulauan Meranti mengajak masyarakat menjaga persatuan saat Pilkades 2026 dan menyiapkan hadiah umrah bagi…
Nelayan korban serangan buaya di Sungai Rokan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat intensif. Korban…
Tiga PKS di Rohul masih membeli TBS sawit Rp2.850 per kg atau di bawah harga…
Pelabuhan Penumpang Dumai resmi menjadi Kawasan Non Tunai. Pembayaran gate pass hingga tiket ferry internasional…