Nelayan Keluhkan Tangkapan Menurun dan Sulitnya Pemasaran Ikan

RUPAT, (RIAUPOS.CO) – UNTUK melihat dari dekat kondisi di lapangan,  Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI  didampingi Bupati Bengkalis Kasmarni serta tokoh masyarakat Pulau Rupat menunjau Pulau Beting Aceh, di Rupat Utara, Bengkalis, Rabu (23/2).

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Asdev Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Brigjen TNI Suteikno Suleman, Kabid Tata Ruang Pertahanan Kolonel Inf Sugeng Hartono, Koordinator PPKT Dr Ahmad Aris, Koordinator Kawasan Strategis, Syofyan Hasan.

Lalu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kolonel  Himawan, perwakilan BPSPL Padang, Faysumi serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rombongan pemerintah pusat itu takjub akan keindahan pulau yang identik dengan hamparan pasir putih dan lautnya yang biru.

Didampingi Bupati Kasmarni, rombongan dari Pemerintah Pusat tersebut berkeliling menyusuri pantai tanpa alas kaki, sambil menikmati indahnya Pulau Beting Aceh. Tidak sedikit dari mereka mengabadikan momen berharga itu melalui ponsel pintarnya masing-masing. Usai berkeliling, Bupati Kasmarni mengajak rombongan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati segarnya air kelapa muda, sebagai pelepas dahaga.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis Kasmarni menjelaskan,  pesona pasir putih yang begitu indah di Pulau Rupat dan Benting Aceh  ini, akan tetap dan terus dibangun secepatnya. Ini merupakan aset Kabupaten Bengkalis yang sangat berharga yang memiliki nilai ekonomis untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk mewujudkan Pulau Rupat sebagai kawasan objek wisata unggulan di Provinsi Riau, kami akan terus menyiapkan sarana dan prasarana, serta melakukan promosi dan membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor," ujar Kasmarni.

Seluruh rencana program dan kegiatan tersebut sambung Kasmarni, diperluan dukungan dari pemerintah pusat, daerah dan stakeholders.

"Kami ucapan terima kasih atas segala perhatian tim Kemenko Polhukam RI dan tim KKP beserta tim terkait upaya pengembangan lokasi prioritas kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkalis," ucap Kasmarni.

Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam selain melihat kondisi Pulau Rupat, tim juga mendengarkan langsung keluh kesah nelayan di daerah tersebut. Sejumlah nelayan mengeluhkan semakin sedikitnya hasil tangkapan hasil laut, diakibatkan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir di sekitar lokasi tempat mereka menangkap ikan.

"Selama ini dalam sehari kami bisa menghasilkan sekitar Rp800 ribuan dari hasil tangkapan ikan. Tapi dengan adanya penambangan pasir, pendapatan kami menurun drastis," jelas Jupiter, salah seorang nelayan asal Desa Titi Akar yang biasa melaut di sekitar Pulau Babi dan Beting Aceh.

Selain itu, Jupiter juga berharap bantuan kapal tangkap ikan yang lebih memadai.

Sementara itu, Herianto nelayan lain juga mengeluhkan, susahnya memasarkan hasil tangkapan ikan laut. Untuk itu nelayan asal Desa Suka Damai ini berharap bantuan didirikannya pabrik es penyimpanan ikan sementara.

Kepala Desa Suka Damai Abdul Haris meminta agar penambangan pasir di sekitar wilayahnya itu, secepatnya dihentikan secara permanen.

Mendengar keluhan tersebut, Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam yang dikomandoi Brigjen TNI Suteikno Suleman mengatakan, akan segera dilaporkan dan sesegera mungkin dibahas di kementerian.

"Kami datang jauh-jauh menjalankan tugas negara, ingin berdialog dan melihat secara langsung permasalahan yang dialami masyarakat Pulau Rupat. Khususnya masalah keamanan, kelestarian pulau serta menjaga ancaman yang nantinya akan kami rapatkan di kementerian," ucap jendral bintang satu itu.

Pada kesempatan itu, Bupati melaporkan sebagai bagian dari wilayah terluar NKRI, terkait pengembangan perbatasan Kabupaten Bengkalis, masih dalam tahap pembangunan, masih banyak yang perlu ditata, seperti jalan yang belum memadai dan abrasi yang kian mengkhawatirkan. Dia juga menjelaskan bahwa di Pulau Rupat peredaran narkoba cukup tinggi, yang mana daerah Pulau Rupat sangat dekat dengan Malaysia.***