Categories: Bengkalis

Di Bengkalis, Diduga 8 Kades Terlibat Penyelewengan Dana Desa dan Bantuan Covid-19

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa sedang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Sudah delapan kepala desa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kejari Bengkalis melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

Delapan desa tersebut di antaranya Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Desa Dompas, Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara, Desa Senderak,  Senggoro, Kecamatan Bengkalis, dan Desa Jangkang Kecamatan Bantan.

Hal ini diungkap oleh Kepala Seksi  Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bengkalis Jufrizal SH akhir pekan kemarin. 

Menurut dia, dari delapan desa ini, tujuh desa diperiksa terkait penyimpangan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2018 lalu. Sedangkan satu dengan terkait dugaan penyimpangan penyaluran bantuan Covid-19 yakni Desa Senggoro.

"Kita sudah melakukan memeriksa masing masing kepala desa satu kali. Nanti tentu ada pemeriksaan lebih lanjut dan verifikasi penggunaan anggarannya. Sekarang kita masih mengumpulkan data dan memerksa pihak terkait lainnya," ungkap Jufrizal.

Menurut dia, delapan desa ini ada indikasi penyelewengan penggunaan dana desa. Untuk Desa Senggoro diduga ada indikasi penerima bantuan Covid mereka yang tidak layak menerima menjadi penerima bantuan Covid-19. Dugaan ini berasal dari laporaan yang diterima Kejari Bengkalis beberapa waktu lalu.

"Kita masih mendalami indikasi ini dengan melakukan verifikasi Puldata dan Pulbaket. Jika memenuhi unsur bisa dinaikan menjadi penyidikan," terangnya.

Proses Pulbaket dan Puldata masih berjalan sampai saat ini. Nanti pihak Kejari menyampaikan secara konfrensi pers jika ada yang memenuhi unsur naik perkaranya menyadi penyidikan.

Pihaknya belum bisa menyampaikan secara pasti berapa dugaan kerugian negara karena masih tahapan klarifikasi. "Nanti setelah memenuhi unsur dan dilakukan pemeriksaan di lapangan serta audit baru akan diketahui," jelasnya.

 

Laporan: Erwan Sani (Bengkalis)

Editor: E Sulaiman

Arif Oktafian

Share
Published by
Arif Oktafian

Recent Posts

Ribuan PPPK Paruh Waktu Rohul Belum Terima Gaji Januari 2026

Sebanyak 1.608 PPPK Paruh Waktu di Rohul belum menerima gaji Januari 2026 karena masih dalam…

9 jam ago

DPRD Meranti Tegas Tolak Kenaikan Tarif Ferry, Pengusaha Dipanggil Hearing

DPRD Kepulauan Meranti menegaskan penolakan rencana kenaikan tarif ferry yang dinilai sepihak dan belum melalui…

10 jam ago

Tiang FO Tumbang, Pemko Pekanbaru Dorong Jaringan Telekomunikasi Bawah Tanah

Pemko Pekanbaru mendorong penerapan sistem ducting atau jaringan bawah tanah setelah insiden tumbangnya tiang fiber…

11 jam ago

Satu Lokasi, Banyak Layanan: MPP Inhil Permudah Urusan Haji dan Umrah

MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…

1 hari ago

Patroli Malam Polisi Gagalkan Balap Liar, 29 Motor Diamankan

Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…

1 hari ago

Unri Gandeng Tanoto Foundation Kembangkan Digitalisasi Soft Skills Mahasiswa

Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…

1 hari ago