Sudah 2.604 SDM Kesehatan yang Terdata

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Menjelang pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Satgas Covid-19, terus melakukan pendataan masyarakat yang akan divaksin sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya adalah  SDM Kesehatan yang sampai saat ini, hingga 4 Januari 2021, sudah terdata sebanyak 2.604 orang.

Hal itu disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Ns Popy Yulia Santisa Skep kepada wartawan, Selasa (5/1). "Data akan terus berubah karena proses masih berjalan. Sementara hingga tanggal 4 Januari yang terinput di sistem, total SDM Kesehatan yang akan divaksin tahap pertama sebanyak 2.604 orang," ujarnya.

Popy menjelaskan, sebagai informasi tambahan, definisi operasional SDM kesehatan adalah semua nakes dan non-nakes (penunjang administrasi, sopir, pengelola jenazah) di fasyankes swasta, pemerintah, praktek mandiri dan tempat karantina. “Termasuk honorer, relawan, residen, internsip, koas, dan juga mahasiswa (semester akhir, red) kesehatan yang praktek di fasyankes,”  kata Popy.

Sementara itu, berdasarkan rapat kerja dalam rangka kesiapan vaksinasi Covid-19 dan kesiapan penegakkan protokol kesehatan secara virtual yang diikuti langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis Syahrial Abdi, Selasa (5/1), Pemerintah merencanakan penyuntikan perdana dimulai pada tanggal 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 Provinsi. Penyuntikan pertama dimulai dari Presiden, Menteri Kabinet serta para tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam program vaksinasi gratis bertahap.

Dalam rapat virtual tersebut, Pj Bupati Bengkalis menggunakan ruang kerja Asisten III Provinsi Riau Pekanbaru, dan didampingi Direktur RSUD Bengkalis Ersan Saputra serta Kabag Prokopim, M Fadhli.

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Doni Monardo. Budi Gunadi Sadikin menuturkan sejalan dengan instruksi Presiden harus segera melaksanakan persiapan program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Tenaga kesehatan dan pelayanan publik akan mendapatkan proritas vaksinasi pertama adapun rinciannya ada 4 diantaranya: 1. Petugas Kesehatan 2. Petugas Publik 3. Masyarakat rentan atau masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi dan 4. Masyarakat lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan kesediaan vaksin,” ungkap Budi.(esi)