Wagubri Minta Tidak Ada SP-3 Karhutla

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan, penegakan hukum kasus karhutla diharapkan tidak ada yang penanganan perkaranya dihentikan dengan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP-3).

"Police line yang sudah ada jangan di-SP3-kan," sebut Edy saat memberikan tanggapan dalam acara Coffe Morning di Hotel Pengeran bersama Forkompimda dan rektor universitas se-Pekanbaru.

Selain itu, Edy juga menepis anggapan Pemprov Riau dinilai kurang tanggap dan lambat terhadap karhutla. Menurutnya, Satgas Karhuta Riau sangat serius  dalam memberikan perhatian dan penanganan permasalahan ini.

"Jika penanganan ada kekurangan, tentu kami tidak akan tutup mata. Kami akan perbaiki. Untuk diketahui, pasukan yang saat ini tersebar di lokasi lokasi karhutla lebih dari 6.000 orang. Diikuti oleh Satgas Udara sebanyak 5 pesawat Water Bombing, 2 pesawat untuk merakayasa hujan," imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini telah menyegel 8 lahan milik korporasi yang tebakar di Riau dan akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status perusahaan tersebut

"Ada 8 perusahaan yang disegel di Riau," ujar Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, Rabu (25/9).

Ia menuturkan, kedelapan perusahaan itu di antaranya adalah PT THIP, PT TKWL, PT SRL, PT GSM, PT AP, PT TI dan PT GH.(sol/amn)  

>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.

Editor : Rinaldi