videotron-bundaran-tugu-zapin-jadi-sorotan
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dinilai mengganggu, ditambah lagi menayangkan iklan rokok, videotron yang berlokasi di Bundaran Tugu Zapin, kini menuai protes masyarakat. Masyarakat tersebut menamakan diri mereka Komunitas Masyarakat Tidak Merokok (KMTM).
Tak tanggung-tanggung, KMTM langsung mensomasi Wali Kota Pekanbaru. KMTM juga berencana akan menyurati DPRD Kota Pekanbaru untuk meninjau ulang izin yang diberikan terhadap pendirian dan penayangan di videotron tersebut.
KMTM melalui kuasa hukumnya, Supriadi Bone, kepada wartawan menegaskan, mereka juga segera memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena menilai keberadaan videotron tersebut ada hak warga yang terganggu dan menyalahi aturan.
"Sejak surat (somasi, red) kami layangkan pekan lalu, hingga hari ini Senin (25/1), belum ada jawaban. Memang kita kasih waktu 7 hari sejak surat dimasukkan," kata Supriadi Bone menjelaskan.
Disampaikan Supriadi, bahwa videotron itu disomasi pihaknya karena menampilkan iklan yang dinilai tidak layak (rokok, red) dan dinilai mengganggu penglihatan pengendara. Keberadaan tiang balihonya juga dinilai melanggar aturan yang ada.
Dibeberkannya lagi, aturan yang sudah dilanggar yakni Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012, tentang pengamanan bahan yang mengandung bahan zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan. Termasuk undang-undang (UU) nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, iklan di luar ruangan harus memenuhi ketentuan. Salah satunya tidak dilakukan di kawasan tanpa rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol.
‘‘Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan. Lalu, ukurannya tidak boleh melebihi 72 meter persegi,’’ paparnya.
Lalu, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru yang mengatur tentang kawasan bebas iklan rokok. Ada 5 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang harus bebas dari iklan rokok. Jalan Pattimura, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Riau, Jalan Arifin Ahmad dan Jalan Jenderal Sudirman. Harus bebas dari iklan rokok.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah merespon laporan KMTM ini.
Pihaknya secara kelembagaan akan memproses apapun laporan warga. Apalagi sudah menganggu kenyamanan masyarakat banyak dan mengangkangi aturan yang ada.
"Jika nanti masuk suratnya ke Komisi II, kita akan tindak lanjuti. Yang pasti, kita akan pelajari dulu laporannya seperti apa," tegasnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga diminta tegas soal pendirian videotron tersebut.(azr)
Laporan: AGUSTIAR (Pekanbaru)
Pemko Pekanbaru membuka layanan pengaduan dan jalur pemenuhan kuota SPMB SMP 2026 agar seluruh anak…
PKL kembali bermunculan di Jalan Sudirman Ujung dekat Jembatan Siak IV. Satpol PP Pekanbaru menegaskan…
Kelangkaan BBM di Pulau Bengkalis membuat warga kesulitan beraktivitas. Antrean panjang terjadi di SPBU, sementara…
Festival Bakar Tongkang 2026 di Bagansiapiapi berlangsung lancar, namun jumlah pengunjung menurun. Tiang tongkang roboh…
Hari terakhir pendaftaran SPMB SD Negeri Pekanbaru diwarnai kedatangan wali murid ke sekolah untuk memastikan…
Plt Bupati Kuansing Muklisin mengeluarkan enam poin imbauan kepada OPD, meminta ASN tetap bekerja profesional…