Massa aksi menilai ada ketidakadilan terjadi selama proses pemilu. Termasuk juga dugaan aksi represif oleh aparat penegak hukum terhadap demonstran di beberapa titik di Jakarta.
“Semua ini bukan persoalan 01 maupun 02. Ini persoalan keadilan! Bagaimana kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019 bisa diselesaikan dengan terang. Kalau itu selesai saya rasa nggak ada masalah lagi,†ucap Kuasa Hukum GMMK, Bambang Rumnan.
Usai melaksanakan orasi, massa meminta agar ada perwakilan DPRD Riau yang menyambut. Dalam negosiasi, massa yang terdiri dari beberapa orang utusan melakukan pembicaraan bersama pimpinan DPRD Riau. Dalam negosiasi, pimpinan DPRD akhirnya mengizinkan massa aksi masuk ke dalam gedung.
Dengan catatan harus bisa menjamin ketertiban dan keamanan selama di dalam. Permintaan itu pun dipenuhi massa. Bahkan jelang penyampaian tuntutan secara resmi, massa bersama DPRD dan juga pihak kepolisian sempat melaksanakan Salat Ashar bersama di Masjid Daarul Abrar, kompleks DPRD Riau.
Setelah itu, massa kemudian berkumpul tepat di depan pintu masuk Gedung DPRD Riau untuk membacakan tuntutan di hadapan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo. Tuntutan itu disampaikan secara bergantian dari masing-masing kelompok massa. Mulai dari mahasiswa yang menyatakan sangat menyayangkan tindakan represif aparat keamanan kepada peserta aksi di Jakarta. Perwakilan mahasiswa juga menilai pemilu 2019 telah gagal total. Karena timbulnya polarisasi di tengah masyarakat.(nda)