Pemkab Komitmen Turunkan Angka Stunting Balita

(RIAUPOS.CO) — Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto yang diwakili Sekretaris Daerah Yusri membuka sosialisasi percepatan penurunan kasus stunting (anak kerdil) akibat gizi buruk,red) di Kabupaten Kampar 2019, Selasa(20/6). Turut hadir pada acara yang digelar ruang rapat lantai III Kantor Bupati itu, narasumber dari Koordinator Regional Sumatera Program INEY Kemendagri Desrates Iskandar dan Kasi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr Neng Kasmiati.

Dalam sambutannya Yusri mengajak seluruh dinas OPD untuk mengatasi pola asuh dan pola gizi balita. Hal-hal yang dapat menyebabkan anak kurang tinggi atau kerdil ataupun gizi buruk harus dapat dientaskan di Kabupaten Kampar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menurut Yusri, telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerah ini.

‘’Pemerintah Kabupaten Kampar punya komitmen kuat untuk menekan angka stunting di daerah kita. Untuk itu, sesuai arahan Bupati Kampar seluruh OPD terkait diminta sama-sama tuntaskan bersama masalah ini. Mari kita lakukan perbaikan dari seluruh sisi untuk penuntasan stunting melalui program strategi yang terintegrasi,’’ ungkap Yusri.

Indonesia termasuk dalam 17 negara di dunia yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Hal in berdasarkan data Global Nutrition Report 2014. Koordinator Regional Sumatera Program INEY Kemendagri Desrates Iskandar dalam pemaparannya menjelaskan delapan aksi integrasi dalam penanganan stunting. Dalam aksi terintegrasi ini, 23 kementerian menurutnya dilibatkan.

‘’Kami mengharapkan seluruh OPD beserta pemerintah daerah konsisten dalam memberikan penyuluhan terkait pola asuh dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi stunting. Selain peningkatan gizi ibu hamil dan balita 1.000 hari kehidupan, langkah-langkah konkrit harus terus dilakukan,’’ terangnya.
Berdasarkan data ePPGBM tanggal 18 Juni 2019, dari 28.711 balita yang ditimbang, tinggi badan/usia ditemukan 6.581 balita masuk kategori stunting. Anak-anak yang masuk kategori sangat pendek dan pendek ini mencapai 22,92 persen. Saat ini masih ada sepuluh desa yang masuk ke dalam kriteria lokus. Di antaranya Bangun Sari, Tanjung Karang, Danau Lancang, Pulau Jambu, Pandau Jaya, Aur Kuning, Terusan, Gajah Bertalut, Sungai Bungo dan Ranah Singkuang.

Sementara itu, Tim Nasional Penanggulangan dan Penurunan Kemiskinan (TNP2K) telah menetapkan 100 kabupaten/kota wilayah prioritas tahun 2018. Lalu ada 60 kabupaten/kota pada 2019 ini,pPenetapan wilayah prioritas didasarkan pada data masalah gizi kronis menurut riskesdas 2013 dan tingkat kemiskinan. Untuk Provinsi Riau terdapat dua kabupaten termasuk prioritas, di antaranya Rohul dan Kampar.(end)