Presiden Jokowi turun dari pesawat kepresidenan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (16/9/2019). (MUHAMMAD Akhwan/RIAU POS)
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Dalam ratas malam tadi, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin penekanan terutama kepada pemerintah daerah.
"Saya hanya ingin mengingatkan pada rapat tanggal 15 Juli lalu di Istana, sudah saya ingatkan bahwa pencegahan di dalam penanggulangan karhutla mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah terjadi karhutla apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya yakni sangat sulit untuk memadamkannya," tegas Jokowi dalam ratas tersebut.
Presiden juga mengatakan, gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati/wali kota, camat kepala desa, pangdam juga punya perangkat yang sama. Termasuk danrem, dandim, kapolda, belum lagi dari pihak BNPB dan Kementerian Kehutanan.
"Sebenarnya semua unsur itu memiliki perangkat semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. Kalau perangkat ini diaktifkan secara baik, saya yakin jika ada satu titik api pasti ketahuan, sebelum menjadi ratusan titik api," ujarnya.
Jokowi juga mengatakan, dia sudah berkali-kali mengingat mengenai hal tersebut di atas. Pasalnya, yang dihadapi di Riau ini yakni bukan hutan biasa tapi lahan gambut. Yang mana, jika lahan gambut ini sudah terbakar, akan sulit dipadamkan.
"Walaupun sudah habis jutaan liter air juga akan sulit untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut ini," sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengatakan pada Jumat lalu, dia sudah perintahkan panglima TNI dan BNPB untuk dilakukan hujan buatan. Hal ini diperintahkannya harus terus dilakukan dengan intensitas yang lebih banyak lagi.
>>Berita selengkapnya baca Riau Pos hari ini.
Laporan : Tim Riau Pos
Editor : Rinaldi
Pacu sampan Sungai Apit menjadi tradisi kemerdekaan yang menyatukan warga, menggerakkan UMKM, dan terus dijaga…
Peluang PPPK guru menjadi ASN mendapat respons BKPSDM Rohil. Pemkab masih menunggu regulasi resmi sebelum…
AI membantu kerja jurnalistik, tetapi jurnalis tetap wajib menemukan, memverifikasi, dan mempertanggungjawabkan fakta di tengah…
BGN menghentikan sementara 129 SPPG, termasuk 15 di Riau, karena belum memiliki Surat Penetapan KPM…
Mantan kuasa hukum PT SPRH Zulkifli dituntut 14 tahun penjara dalam kasus korupsi dana PI…
Pemko Pekanbaru menyiagakan 21 Puskesmas untuk menangani dampak kabut asap Karhutla dan memastikan pelayanan kesehatan…