Rupat Masuk Program Wisata Nasional
BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto menyebutkan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, masuk ke dalam program industrialisasi pariwisata berbasis kearifan lokal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kelak menurutnya, pariwisata Pulau Rupat menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bagi wisatawan lokal, domestik maupun internasional.
“Idealnya, menjadi daya tawar dan daya dorong dalam peningkatan iklim investasi yang mengarah pada tercipta kondisi meningkatnya industrialisasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis,” kata Kaderismanto, akhir pekan lalu.
Kaderismanto juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau inipun menyebutkan, Pulau Rupat secara geografis masuk wilayah Kabupaten Bengkalis wilayah perbatasan dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 111 pulau-pulau kecil terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pulau Rupat dan Bengkalis masuk dalam peraturan Pemerintah Pusat Nomor 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025,” ujar Kaderismanto.
Pria kerap disapa Kade juga putra watan Rupat ini mengimbau untuk secara bersama mendukung dan sukseskan program pemerintah pusat era kepemimpinan Presiden Jokowi maupun Pemerintah Daerah.
“Idealnya lagi, ke depan Pulau Rupat bukan hanya menjadi negeri impian tetapi kenyataan sebagai salah satu primadona penggenjot peningkatan kesejahtetraan masyarakat,” imbuh Kade.(esi)
Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar patroli Blue Light dini hari dan mengamankan 12 sepeda motor pelanggar…
PT Butala Menang Abadi meluncurkan Menang Member Card di awal 2026 untuk mempermudah jemaah umrah…
Baznas Riau mencatat zakat ASN Pemprov Riau tahun 2025 mencapai Rp52,5 miliar dan terus mengoptimalkan…
Masyarakat Cerenti menggelar aksi damai dan menandatangani petisi menolak rencana relokasi warga TNTN ke Desa…
Kantin SDN 169 Pekanbaru terbakar dini hari. Lima unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan…
Dermaga Peranggas di Kepulauan Meranti kian memprihatinkan dan dinilai tak layak pakai. DPRD mendesak pemerintah…