PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Vaksinasi Covid-19 di Riau bagi para tenaga kesehatan (nakes) untuk dosis pertama sudah mencapai 96,89 persen atau sudah diberikan kepada 31.899 orang. Sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 72,83 persen atau 23.979 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, sejak awal vaksinasi yang dijalankan, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh nakes dan masyarakat tidak ragu divaksin. Hingga saat ini vaksinasi bagi nakes untuk penyuntikan atau dosis pertama dan kedua sudah berjalan baik.
“Alhamdulillah, vaksinasi di Riau semua berjalan lancar dan aman. Untuk nakes vaksinasi dosis pertama mencapai 96,89 persen, dan penyuntikan kedua bagi nakes sudah 72,83 persen. Ini menandakan proses vaksinasi berjalan lancar,” kata Mimi.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk vaksinasi tahap kedua yang diperuntukkan bagi petugas publik, TNI/Polri, ASN, dan wartawan telah mulai dilaksanakan penyuntikan pertama pada Senin (1/3) lalu. Hasilnya juga tidak ada gejala bagi yang telah menjalani vaksinasi. “Kalau bagi petugas publik antusiasnya cukup tinggi. Yang tercatat di data kami ada sebanyak 1.416 orang yang divaksin di Gelanggang remaja kemarin,” ujarnya.
Sedangkan untuk kabupaten/kota, Mimi menjelaskan juga telah mulai berjalan proses vaksinasinya. Sesuai dengan jumlah vaksin yang dikirimkan ke kabupaten/kota bagi petugas publik.
“Termasuk untuk lansia juga sudah dijalankan di rumah sakit. Karena kalau khusus untuk lansia, penyuntikan dilakukan di rumah sakit,” sebutnya.
Untuk update Covid-19 di Riau per Rabu (3/3), jumlah tambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 79 orang. Dengan demikian, total jumlah pasien positif di Riau hingga saat ini sudah mencapai 31.620 orang.
“Selain itu, ada juga kabar baik, terdapat penambahan 165 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh. Total keseluruhan pasien yang sudah dinyatakan sehat berjumlah 29.925 orang. Dilaporkan juga, terdapat penambahan tiga pasien yang dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19. Untuk total kasus kematian sejak adanya pandemi corona sudah mencapai 769 orang,” paparnya.
Kemenkes Sayangkan RS Banderol Vaksin Covid-19
Pemerintah telah mengumumkan adanya vaksin gotong royong lewat perubahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10 Tahun 2021. Pascapengumuman tersebut, ada beberapa pihak yang mengumumkan bisa melakukan vaksinasi melalui jalur gotong royong. Bahkan ada rumah sakit (RS) yang sudah pasang banderol atau membuka harga.
Melihat hal itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan tentang Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyayangkan langkah rumah sakit tersebut. Menurutnya tujuan vaksinasi gotong royong bukan komersialisasi. Lagi pula pemerintah lewat Kemenkes belum menerapkan besaran yang harus dibayarkan dan vaksin apa yang digunakan.
”Waduh seharusnya tidak seperti ini tujuan dari vaksinasi gotong royong,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu (3/3).
Nadia kembali menegaskan bahwa beban biaya akan ditanggung perusahaan. Bukan lagi ditanggung oleh penerima vaksin. Penerima vaksin dipastikan gratis. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa vaksin yang diberikan kepada penerima vaksinasi gotong royong berbeda dengan yang selama ini digunakan oleh program vaksinasi pemerintah. Pada kesempatan sebelumnya, Nadia menyatakan bahwa vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Covid-19 dari Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Pemerintah menggunakan empat produsen vaksin ini untuk mencukupi program vaksin gratis.
Namun, Jawa Pos (JPG) sempat mendapatkan via pesan WhatsApp link pendaftaran di salah satu rumah sakit di Surabaya bahwa pihaknya menyediakan tiga vaksin yang digunakan oleh pemerintah. Vaksin yang dimaksud antara lain Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax. Selain itu ada Moderna serta Sinopharm.
Masih pada tautan yang sama ada harga yang tertera. Untuk vaksin Moderna dipatok harga Rp500.000 hingga Rp550.00, Pfizer Rp340.000-Rp 375.000, AstraZeneca Rp115.000-Rp130.000, Novavax Rp145.000-Rp170.000, dan Sinopharm Rp2,1 juta hingga Rp2,2 juta. Pada Permenkes 10/2021 memang belum diatur biaya masing-masing vaksin. Namun Nadia menyatakan bahwa besaran tarif akan diatur dalam aturan lainnya.
Nadia juga tidak membenarkan langkah booking vaksin gotong royong. Sebab belum ada aturan lebih lanjut. Termasuk jenis vaksin dan kapan diselenggarakan vaksinasi gotong royong. Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong tidak boleh dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Harus dilakukan di fasilitas kesehatan milik swasta dan BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai pos pelayanan vaksinasi.
”Dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” kata Nadia.
Juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi Bambang Heryanto menyatakan saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna. Dua perusahaan farmasi ini tidak digunakan dalam vaksinasi program pemerintah. Pengadaan vaksin Gotong Royong dilakukan oleh Kementerian BUMN dan PT Bio Farma.
Selain itu PT Bio Farma juga bertanggung jawab terhadap proses pendistribusian vaksin Covid-19 gotong royong ke faskes milik swasta dan BUMN yang bekerjasama. Untuk mempercepat pendistribusian vaksin, Bambang mengatakan pendistribusian vaksin gotong royong akan disesuaikan dengan kebutuhan badan hukum atau badan usaha. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk memastikan seluruh proses distribusi tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah.
Sementara itu Menkes Budi Gunadi Sadikin kemarin meninjau pelaksanaan vaksinasi di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (3/3). Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses vaksinasi secara menyeluruh. Dia menuturkan saat ini negara di penjuru dunia rebutan stok vaksin Covid-19.
’’Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Termasuk beberapa negara maju baru mulai beberapa di Asia,’’ jelasnya.
Dia mengatakan bersyukur bahwa Indonesia bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di tengah perebutan negara-negara tersebut. Budi menuturkan persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 cukup berat. Beberapa negara maju di Asia bahkan baru beberapa hari ini mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19. Sementara menurut di Indonesia termasuk cepat dalam menjalankan program vaksinasi dan beruntung karena mendapatkan jatah vaksin cukup banyak.
Dia menjelaskan total populasi manusia di dunia adalah 7,8 miliar. Sebanyak 70 persen atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh vaksin supaya menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan jumlah jiwa mencapai 5,5 miliar, maka dosis vaksin yang dibutuhkan sekitar 11 miliar.
Budi menuturkan kalaupun saat ini masih banyak masyarakat Indonesia belum divaksin, dia meminta untuk bersabar. Dia sampaikan pada Juli anti sebagian masyarakat sudah bisa divaksin. Dia menegaskan vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah memang bertahap.
’’Sampai Juni nanti mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin,’’ jelasnya.
Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan mengatakan MUI melaksanakan vaksinasi perdana untuk jajaran dewan pimpinan harian dan pengurus. Kegiatan vaksinasi itu diikuti 500 peserta yang terbagi ke dalam beberapa gelombang.
Sementara itu Mabes TNI berusaha mempercepat proses vaksinasi terhadap seluruh prajurit. Kemarin, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono meninjau langsung vaksinasi yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur kemarin . Dia menyampaikan bahwa total ada 9.396 personel TNI di Mabes TNI yang masuk daftar vaksinasi tahap kedua.
”Untuk saat ini, vaksin untuk prajurit TNI yang tentunya petugas langsung yang berhadapan dengan publik,” bebernya.
Tugas mengungkapkan, untuk vaksinasi tahap kedua, TNI mendapat jatah 125 dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun demikian, secara keseluruhan ada lebih dari 400 ribu personel TNI yang akan divaksinasi. Tepatnya 447 ribu orang. ”Kami harapkan kalau bisa April (vaksinasi) selesai untuk seluruh prajurit TNI dan juga PNS (yang bekerja di TNI),” imbuh dia.
Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus melaksanakan tugas melayani masyarakat. Seperti sudah disampaikan oleh panglima TNI, kata Tugas, saat ini mereka sudah mengerahkan babinsa, babinpotmar, serta babinpotdirga menjadi tracer Covid-19. Peran mereka, lanjut jenderal bintang dua TNI AD itu, sangat penting.
”Untuk melakukan pelacakan pada masyarakat,” imbuhnya.
Karena itu pula, mereka lebih didahulukan mendapat vaksin. Selain itu, dia menyatakan dalam waktu dekat TNI segera menggenapkan jumlah vaksinator TNI menjadi sepuluh ribu orang. Dengan begitu, Tugas menyampaikan, TNI bisa membantu percepatan program vaksinasi Covid-19 yang tengah digenjot oleh pemerintah. ”Vaksinasi dilakukan untuk mencapai herd immunity atau imunitas komunal yang harus kita capai,” jelasnya.
Tujuannya tidak lain untuk memutus atau menahan laju penularan Covid-19 secara lebih luas. Dia memastikan, TNI berusaha maksimal membantu pemerintah mencapai target tersebut. Tidak hanya Mabes TNI, Mabes TNI AD juga sudah memulai proses vaksinasi di seluruh jajaran mereka. Serupa dengan Mabes TNI, para prajurit TNI AD yang masuk data vaksinasi tahap kedua. Berdasar data yang mereka punya, total ada 353.647 personel TNI AD yang harus divaksin. Data itu termasuk personel TNI AD yang bertugas di komando utama serta badan pelaksana pusat di bawah Angkatan Darat.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir Bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini melaksanakan vaksinasi covid-19 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta kemarin. Setelah vaksinasi, Haedar mengajak seluruh keluarga besar Muhammadiyah agar mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
“Vaksinasi merupakan bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia yang berdasarkan ilmu pengetahuan dijamin sebagai usaha untuk mengatasi wabah Covid-19,” tutur Haedar.
Dia juga mengimbau kepada warga bangsa untuk melaksanakan program vaksinasi agar dapat menghadapi wabah Covid-19 dengan ikhtiar yang maksima.(sol/deb/lum/lyn/syn/jpg)
Menurut dia, agama mengajarkan bahwa orang Islam harus berusaha, setelah itu kemudian tawakal kepada Allah. Vaksinasi menjadi ikhtiar kolektif bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengatasi wabah covid-19.
Noordjannah juga mengajak seluruh warga Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga mengajak seluruh warga bangsa, khususnya gerakan-gerakan perempuan di Indonesia untuk mensosialisasikan dan mendorong perempuan Indonesia yang terdepan untuk berikhtiar mengatasi Covid-19.
Semua pihak harus bersama-sama berikhtiar, lalu bersungguh sungguh bertawakal kepada Allah agar dilepaskan dari pandemi Covid-19. “Sehingga kita bisa menjalankan gerak dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid lebih luas dan lebih leluasa,” tutur Noordjannah.
Di tengah pembagian vaksin, masih marak beredar narasi antivaksin. DPR pun meminta pemerintah bersama Polri untuk mengusut tuntas asal-muasal narasi antivaksin tersebut agar tidak terus-menerus tersirkulasi di masyarakat.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebutkan bahwa narasi yang meragukan penggunaan vaksin itu masih beredar terutama di media sosial. Dia menyayangkan bahwa kendati program vaksinasi sudah mulai berjalan, narasi tersebut masih ada. Sepatutnya pemerintah memberi perhatian lebih agar narasi ini tidak menimbulkan kekhawatiran berlebih di kalangan masyarakat.
Azis menduga bahwa disinformasi tentang vaksin itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu dan cenderung hoaks. “Aparat harus dapat mengungkap dan menangkap pelaku serta memberikan sanksi tegas,” jelas Azis kemarin.
Fungsi pengawasan dan pemberian sanksi tersebut, lanjut dia, menjadi tanggung jawab Kemenkominfo bekerjasama dengan Polri. Apalagi Polri telah memiliki SDM untuk virtual police di mana satuan ini difokuskan untuk menangkal hoaks yang beredar di masyarakat. Sebagai gantinya, mereka juga perlu memberikan informasi yang benar terkait vaksin terutama melalui media sosial.
“Langkah tersebut agar materi yang disampaikan tidak disinformasi atau hoaks khususnya terkait penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19,” imbuhnya.(sol/deb/lum/syn/lyn/wan/jpg)