RIAU (RIAUPOS.CO) — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau masih jauh dari target yang telah ditentukan. Pasalnya, menjelang satu bulan menjelang akhir tahun daya serap keuangan dan fisik masih berkutat di bawah 76 persen.
Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Indra SE menyampaikan, realisasi keuangan sebesar 68,2 persen dan fisik menyentuh angka 75 persen. Namun dikatakannya, angka tersebut akan terus mengalami perubahan mengingat tahun anggaran masih berjalan.
"Realisasi keuangan 68,2 persen dan fisik 75 persen," ungkap Indra SE kepada Riau Pos, Senin (2/11).
Angka realisasi tersebut, diakui Indra, masih rendah dari target yang telah ditetapkan yakni 90 persen. Akan tetapi, ia mengaku, optimis target dapat tercapai menjelang akhir tahun mendatang. Untuk itu lanjut Kepala Biro Adminstrasi Pembangunan Setdaprov Riau, pihaknya mendorong kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menggesa pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan kontruksi.
"Dengan sisa waktu yang ada, kami mendorong kepala OPD untuk melakukan langkah dan upaya agar bisa mencapai target. Jika mesti harus lembur atau menambah jam kerja untuk kegiatan kontruksi, agar target yang diharapkan dapat tercapai," imbuhnya.
Terhadap OPD yang menyelesaikan pelaksanaan kegiatan, kata Indra, diminta untuk segera mengajukan pencairan. Hal ini, mengantisipasi terjadinya penumpukan pembayaran di akhir tahun.
Ketika disingung dari 44 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, OPD mana yang realisasinya tertinggi, dia menyebutkan, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra). "Untuk yang terendah, saya tidak lihat. Tapi yang tertinggi itu Biro Kesra," sebut Indra.
Sebelumnya Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, pihaknya telah menyurati seluruh OPD untuk menggesa pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun. "Iya OPD sudah kita surati. Tanggal 22 Desember batas pencairan anggaran kegiatan. Kalau kegiatan terlambat maka akan mempengaruhi progres fisik, sehingga dampaknya terhadap pencairan anggaran,
" singkat mantan Bupati Siak. Untuk diketahui, nilai APBD-P 2019 yang telah disahkan mengalami kenaikan sekitar Rp297 miliar dari APBD murni sebesar Rp9,129 triliun.
Penambahan ini, ada sisa lebih anggaran tahun sebelumnya atau Silpa, dana perimbangan serta pendapatan dana hibah yang diterima Pemprov Riau.APBD 2020 Dievaluasi Kemendagri
APBD Provinsi Riau 2020 senilai Rp10,282 triliun, sudaah disahkan. Kini, rancangan APBD Riau tengah dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Demikian diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Indra SE kepada Riau Pos, Senin (2/12).
APBD 2020 disahkan DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (27/11). Nilainya mengalami peningkatan sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan dengan APBD 2019 sebesar Rp9,1 triliun. Namun, angka ini tersebut hanya naik sekitar Rp800 miliar dari APBD Perubahan 2019 yakni Rp9,42 trilun.
"Saat ini, APBD 2020 dalam proses evaluasi di Kemendagri. Kita sekarang menunggu hasil evaluasi itu," ujar Indra SE.
Mengenai berapa lama proses evaluasi tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau mengaku, tidak mengetahuinya. Namun, disampaikan dia, hal tersebut masih dalam proses evaluasi. "Ini dalam proses, besok (hari ini, red) ada Focus Group Discussion (FGD) terkait RAPBD yang dikirimkan ke Kemendagri," jelasnya.
Lanjut Indra, dengan telah disahkannya APBD bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempersiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan tahun depan. Tujuannya, agar awal tahun depan seluruh kegiatan fisik maupun pengadaan sudah bisa ditenderkan dan diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan dinikmati masyarakat.
"Januari sudah mulai lelang, proses percepatan tender terutama menyangkut dokumen sudah bisa dipersiapkan. Karena APBD sudah disahkan," kata Indra.(kom)
Laporan RIRI RADAM, Pekanbaru