BLT UMKM Rp1,2 Juta Segera Disalurkan Pemprov Riau

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Riau pada bulan Agustus ini sebesar Rp1,2 juta. Untuk penyaluran tersebut, Pemprov Riau meminta bantuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Gubernur Riau Drs H Syamsuar mengatakan, penyaluran bantuan tersebut akan dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan total nilai sebesar Rp25 miliar. 

"Insya Allah bantuan untuk pelaku UMKM di Riau akan segera diserahkan. Untuk penyaluran bantuan tersebut, kamu meminta bantuan (BPKP) Riau. Hal ini untuk mengantisipasi tumpang tindih penerima bantuan dari pemerintah pusat, pasalnya ada banyak UMKM Riau yang telah menerima bantuan dari Kementerian Koperasi," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pelaku UMKM di Riau ini sudah banyak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Dimana, hingga sampai Mei 2021 pelaku UMKM yang menerima bantuan sebanyak 297.689 pelaku usaha, dengan anggaran sebanyak Rp357,2 miliar.

"Bantuan itu disalurkan melalui bank yang tergabung dalam himpunan bank negara (Himbara), sehingga Pemprov Riau tidak belum mengetahui kepada pelaku usaha mana-mana saja bantuan disalurkan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya minta bantuan pihak BPKP agar kiranya bantuan UMKM dari provinsi yang akan salurkan Agustus ini diharapkan diluar pelaku usaha yang telah mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi itu. "Harapannya agar bantuan yang diberikan merata bagi pelaku UMKM di Riau," sebutnya.

Selain BPKP, pihaknya juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengetahui perkembangan pelaku usaha yang telah menerima bantuan untuk pemulihan ekonomi dimasa pandemi. 

"Bantuan pelaku usaha yang sudah kita siapkan Rp25 miliar. Ini diberikan kepada UMKM diluar pelaku usaha yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Artinya agar tidak tumpang tindih. Makanya kita minta bantu BPKP menyisir mana pelaku usaha yang sudah dibantu pusat, sehingga mana yang belum dibantu akan kita bantu melalui anggaran kita," ujarnya.(sol)