Durasi Kampanye Pemilu 90 Hari

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Polemik terkait durasi jadwal kampanye pemilu 2024 mulai menemukan titik terang. Berdasarkan hasil komunikasi informal antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah dan DPR, durasinya sudah mengerucut ke 90 hari.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, kesepakatan itu juga sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo kemarin (30/5). Pada prinsipnya, durasi tersebut sesuai dengan harapan presiden yang menginginkan kampanye tidak terlalu lama. "Ada titik temu KPU, pemerintah dan DPR soal durasi masa kampanye 90 hari tadi," ujarnya di Kantor KPU RI kemarin.

Hasyim mengatakan, durasi 90 hari bukan hal baru. Angka tersebut pernah diusulkan pemerintah pada awal pembahasan di DPR tahun lalu. Kemudian, KPU juga sempat mengusulkan opsi tersebut dalam rapat konsinyering pertengahan Mei lalu.

Soal keinginan DPR yang menginginkan kampanye 75 hari, Hasyim menyebut itu sebatas tawaran untuk mencoba lebih mengefektifkan waktu. Namun secara prinsip, dalam konsinyering sudah ada titik temu 90 hari.

Lantas, apakah waktunya cukup untuk pengadaan logistik? Berdasarkan hasil simulasi, Hasyim optimis masa tersebut masih memungkinkan. Apalagi, Presiden juga sudah menggaransi untuk menerbitkan peraturan yang akan memangkas birokrasi pengadaan logistik.

"Jadi insya Allah durasi 90 hari ini tidak terlalu problematik," tuturnya. Pemangkasan waktu kampanye sendiri dilakukan untuk mencapai dua hal. Pertama membatasi polarisasi masyarakat agar tidak terlalu panjang. Kedua, untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan.

Sementara itu, komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menambahkan, dalam pertemuan di istana, Presiden juga memberikan jaminan dukungan untuk distribusi logistik. Nantinya TNI dan Polri akan ditugaskan bukan hanya mengawal, namun juga ikut membantu percepatan distribusi khususnya di daerah dengan letak geografis yang berat. "Daerah-daerah kepulauan kan perlu dukungan untuk distribusi seperti speedboat dan juga barang kali dengan heli (helikopter, red)," terangnya.

Rencananya, rancangan peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu akan dibahas pada rapat konsultasi Selasa (7/6). Itu berarti, hanya sepekan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni. Meski mepet, Yulianto memprediksi rapat konsultasi itu tidak akan berlarut-larut. "(Karena) kemarin konsinyering juga sudah mencari titik temu terkait tahapan juga," kata dia. Rencananya, launching tahapan pemilu nanti akan dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.(far/lyn/bay/jrr)

Laporan JPG, Jakarta