PKS Serukan Oposisi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Sinyal sejumlah parpol eks Koalisi Adil Makmur yang membuka peluang bergabung dengan pemerintah membuat peta politik semakin dinamis. PKS yang pernah menjadi bagian dari koalisi menyayangkan kondisi itu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua partai penyokong Prabowo-Sandi idealnya bergabung dalam barisan oposisi. Kebijakan pemerintah yang tidak dikawal oposisi berpotensi melenceng dan merugikan publik. "Oposisi itu sehat kok," kata Mardani Ali Sera, kemarin (28/7).

Disampaikan, tidak masalah Prabowo bertemu dengan Jokowi sebagai presiden terpilih. Juga bertemu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai pemenang pemilu. Namun saat yang bersamaan, sambung Mardani, seharusnya Prabowo menyatakan sikap sebagai oposisi. Karena itu bisa membuat proses rekonsiliasi menjadi soft landing. "Tegaskan saja kami akan jadi oposisi yang kritis konstruktif. Itu lebih sehat," imbuhnya.

Dengan cara itu, papar dia, emosi pendukung Prabowo-Sandi akan menjadi energi positif. Karena akan menjadi edukasi yang bagus ke publik. "Menjadi oposisi adalah bentuk pertanggungjawaban ke pendukung," kata wakil ketua komisi II DPR itu.  

Seperti diketahui, kans sejumlah partai pendukung Prabowo-Sandi untuk merapat ke pemerintah semakin terbuka. Gerindra, misalnya. Setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi kemudian disusul pertemuan dengan Megawati membuat jalan Gerindra masuk ke gerbong pemerintahan terbuka lebar.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengakui rangkaian pertemuan Prabowo dengan tokoh-tokoh kunci Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bisa membuka jalan merapat ke pemerintahan. "Jadi bukan langsung power sharing. Lebih pada kerangka kerja sama," kata Ferry Juliantono.

Partai Demokrat juga demikian. Sinyal bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sangat terbuka. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif. Jika Demokrat diajak bergabung, pihaknya sangat siap.

Sinyal itu diperkuat dengan rencana Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dijadwalkan bertemu Jokowi dalam waktu dekat. Pertemuan direncanakan awal Agustus. Di bagian lain, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi  Indonesia Kerja (KIK) menepis rumor keretakan. Terutama setelah Prabowo bertemu Megawati Rabu lalu (24/7).

Pada waktu yang sama, Ketum NasDem Surya Paloh justru melakukan manuver yang tidak biasa dengan mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal preferensi politik Anies lebih dekat ke Gerindra dan PKS sebagai penyokong utamanya di pilgub 2017. "Koalisi kami sangat kompak dan solid," kelit Sekjen Nasdem Johnny G Plate.

Dia memandang koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf tidak perlu lagi menambah anggota koalisi. Partai-partai eks Koalisi Adil Makmur, sambungnya, sebaiknya berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Dengan begitu bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Bisa melakukan koreksi yang konstruktif jika kebijakan pemerintah tidak bagus bagi publik. "Kami sama sekali belum berfikir untuk memperlebar koalisi," ucap legislator asal NTT itu.(mar/das)

Editor: Eko Faizin