DPR Curiga Ada Elite Dukung Harun Masiku

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil menangkap daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI itu sudah lebih dua tahun menjadi DPO KPK.

"Saya prihatin dan menyayangkan DPO Harun Masiku yang sudah lebih dari dua tahun, hingga hari ini belum ada titik terang dan belum ditemukan meskipun kabarnya juga sudah menggandeng Polri," kata Didik dikonfirmasi, Kamis (28/4).

Politikus Demokrat ini menyebut, penanganan kasus tersebut menjadi terhambat. Karena hingga kini, Harun Masiku belum juga diadili. "Penuntasan penegakan hukumnya jadi berhenti. Karena keterlibatan tindak pidananya tidak berhenti kepada Harun Masiku dan Wahyu Setiawan saja, tapi terbuka kemungkinan melibatkan orang penting dan orang kuat," cetus Didik.

Didik mempertanyakan apakah kasus tersebut melibatkan seorang elite, yang menyebabkan hingga kini KPK belum juga berhasil menangkap Harun Masiku. Seharusnya, KPK bisa lebih independen dalam mengejar buronan.

"Apakah gara-gara sangat berpotensi melibatkan orang penting dan kuat tersebut, Harun Masiku tidak bisa ditemukan? Wallahu Alam! Tergantung seberapa kuat effort dan keseriusan KPK untuk mencari dan menangkapnya," tegas Didik.

Didik meyakini, lembaga antirasuah mampu meringkus Harun Masiku. Terlebih memang selama ini integritas, kredibiltas dan rekam jejak KPK dalam menangkap buron tidak diragukan dan terbukti mampu. "Apakah kali ini KPK bertekuk lutut menghadapi Harun Masiku? Apakah kali ini KPK mengibarkan bendera putih dan menyerah dengan penjahat? Waktu yang akan membuktikan," papar Didik.

Didik menegaskan, dengan dalih apapun seharusnya KPK tidak boleh menyerah dan harus segera menangkap dan menguak keberadaan buron Harun Masiku dalam kondisi apapun. Menurutnya, dengan tertangkapnya Harun Masiku diharapkan bisa mengusut tuntas korupsi secara tuntas. "Jika ada aktor intelektual yang kuat di belakangnya, harus diadili secara transparan," ujarnya lagi.(jpg)

Laporan JPG, Jakarta