Politisi PKS: Presiden, Sudahilah Jangan Pencintraan Bantuan Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyoroti  kinerja presiden bersama jajarannya dipemerintahan terutama dalam menghadapi wabah Covid-19 yang dinilai tidak siap dan tidak satu komando. Sudahilah pencitraan bantuan ke masyarakat.

Menurut alumnus Al-azhar Mesir itu, banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara kementerian satu dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan.

"Pemerintahan Jokowi periode 2 ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya Nol sehingga hanya menjadi Pencitraan Bantuan Oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat," kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2020). 

Setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona atau Covid-19 ini yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Sosial.

Dia menyebut, efek dari ketidak sinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan. 

"Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan," tambahnya. 

Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah. 

"Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid misalkan saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita," kata mantan anggota DPRD Kampar itu.

"Hari ini semua orang terdampak Covid-19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat," tegasnya. 

 

Laporan: Yusnir (Jakarta)

Editor: E Sulaiman