Besok DPR Gelar Paripurna Bahas Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan Kalimantan Timur ‎(kaltim) sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Pemerintah pun telah melakukan pembahasan selama tiga tahun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai proposal dan kajian akademik mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

“Iya sudah tadi pagi, saya yang terima suratnya,” ucap Indra pada wartawan, Senin (26/8).

Setelah ini, Sekjen DPR akan mengirimkan ke pimpinan DPR. Setelah itu dibawa ke rapat paripurna untuk dibacakan bahwa telah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai pemindahan ibu kota tersebut.

“Sudah sedang di bahas sekarang, besok (27/8) akan dibawa ke paripurna,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi. Politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menyambut baik mengenai pemindahan ibu koita tersebut.

‎”Kami menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan ibu kota baru di Provinsi Kaltim, yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Karta Negara, dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara,” katanya.

Menurut Bamsot, keputusan pemindahan ibu kota tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk membangun Indonesia baru. Sehingga dia mendukung pemindahan ibu kota ini karena memang Jokowi tidak ingin adanya ketimpangan.

‎”Pemindahan Ibu Kota tidak berarti pembangunan Jakarta diabaikan. Pembangunan Jakarta tetap akan menjadi prioritas perhatian pemerintah,” ungkapnya.

Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi mengumumkannya di Istana Negara, Jakarta.

“Lokasi paling idel adalah di bagian Kabupatan Paser Utara dan sebagaian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di lokasi, Senin (26/8).

Jokowi mengatakan, rencana pemerintah ini sudah digagas sejak lama mengenai pemindahan ibu kota. Bahkan sejak Presiden Indonesia pertama Soekarno sudah menginginkan pemindahan ibu kota.

Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena saat ini DKI sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, ‎bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandara dan pusat pelabuhan terbesar di Indonesia.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat dengan penduduk sudah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk di Indonesia. Sehingga beban ini akan terus semakin berat apabila tetap ibu kota ada di Pulau Jawa.

“Beban ini akan semakin berat jika ibu kota dipindah di Jawa,” katanya.

Kemudian di Jakarta juga macet, polisi. Kesenjangan ekonomi kawasan luar Jawa semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan pemindahan ibu kota ini.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal