Jaksa Agung Bantah Jadi Alat Politik

(RIAUPOS.CO) -JAKSA Agung M Prasetyo merasa tidak pernah ditegur presiden atau wakil presiden dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Karena itu, dia merasa heran jabatannya dipersoalkan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

“Saya merasa heran saja. Mengapa saat ini baru dipersoalkan,” kata M Prasetyo saat ditemui kemarin.

KIK adalah koalisi yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019. Nasdem, partai tempat Prasetyo bernaung sebelum menduduki jabatan jaksa agung, termasuk di dalamnya.

Jaksa Agung, kata Prasetyo, adalah jabatan politis. Dalam sejarahnya, papar dia, tidak ada seorang Jaksa Agung pun yang tidak didukung partai politik. Termasuk dirinya.

“Namun, sebelum saya dilantik sebagai jaksa agung, Nasdem langsung memberhentikan saya. Lalu, masalahnya apa?” kata mantan jaksa agung muda pidana umum (Jampidum) itu.

Prasetyo mengklaim, selama memimpin Kejaksaan Agung, dirinya selalu menindak pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. “Bahkan, kader Nasdem pun saya penjarakan,” kata dia tanpa menyebutkan siapa nama kader dimaksud.

Prasetyo menyebutkan beberapa contoh kasus kader Nasdem yang diproses kejaksaan. Di antaranya kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) HB Paliudju. Yang bersangkutan adalah mantan ketua Dewan Pembina DPW Partai Nasdem Sulteng.

Ada juga kasus caleg terpilih Nasdem di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim). Caleg Nasdem bernama Mahmud itu ditahan kejaksaan atas kasus penipuan dan penggelapan penjualan tanah di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa jaksa agung di kabinet periode 2019-2024 dipilih dari unsur nonparpol. Dan, rencana itu didukung banyak pihak.

Salah satunya dari Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Menurut dia, keinginan presiden tersebut sangat tepat. Namun, perlu ada masukan yang bisa membuat keputusan itu menjadi lebih baik.

Salah satunya, perlu dipertimbangkan calon jaksa agung dari internal kejaksaan. “Karena karakteristik kejaksaan itu memerlukan orang yang berpengalaman dalam tugas teknis dan memahami kewenangannya,” paparnya.

Politikus PDIP Effendi Simbolon juga menyebut Kejaksaan Agung memang sebaiknya lepas dari kepentingan semua partai. Harus murni independen. Tidak boleh terafiliasi dengan parpol. “Jaksa agung harus dari profesional. Jangan ada embel-embel kader partai. Harus waspadai juga titipan partai,” kata Effendi.

Selama ini, papar dia, semua partai di KIK (Termasuk PDIP) meminta Nasdem tidak mengincar kursi tersebut. “Semua partai meminta itu. Tujuannya, penegakan hukum bagus,” tutur Effendi.

Terkait penilaian bahwa jaksa agung selama masa kepemimpinannya cenderung dijadikan alat politik Nasdem untuk menekan kepala daerah, Prasetyo langsung menampik. Dia mengungkapkan, penilaian tersebut sangat keliru. Jauh dari kebenaran. Dia balik menuding pihak tersebut memiliki agenda tertentu terkait posisinya sebagai Jakgung di pemerintahan Jokowi-JK.

Prasetyo juga mengaku telah mendengar pernyataan Jokowi yang menginginkan jaksa agung dari luar parpol. Namun, dia memilih tidak menanggapi. “Saya tidak punya respons apa-apa. Tidak masalah,” ujarnya, lalu tertawa.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko hanya menjawab diplomatis saat didesak apakah jaksa dari partai membuat integritas penegakan hukum terganggu. “Ah, kayaknya udah bisa jawab sendiri,” tuturnya, lantas tertawa.

Sementara itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku sama sekali tidak punya kepentingan dengan sosok jaksa agung yang nanti ditunjuk presiden. Dari mana pun sosok tersebut, ujar dia, asalkan sesuai dengan keinginan Jokowi. “Saya tidak pernah menyodorkan nama. Tidak ada yang salah,” katanya.(mar/c10/ttg/egp)

Laporan JPG, Jakarta