Publik Tegas Tolak Penundaan Pemilu

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Suara penolakan masyarakat atas wacana penundaan pemilu makin tegas. Dua jajak pendapat membuktikan itu. Terbaru, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan penolakan masyarakat makin kentara.

 

Hal itu memperkuat survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pekan lalu. Survei LSI Denny JA yang dipaparkan kemarin (10/3), digelar pada tanggal 23 Februari – 3 Maret 2022 secara tatap muka. Total ada 1.200 responden dari 34 provinsi di Indonesia sebagai sampel, dengan margin of error 2,9 persen.

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan, dari demografi politik, penolakan terhadap wacana tersebut berlangsung merata. "Semua pendukung capres 2024 menyatakan ketidaksetujuannya," ujarnya kemarin (10/3). Penolakan tertinggi, lanjut dia, datang dari pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 78,6 persen. Diikuti pendukung Prabowo Subianto (77,2 persen) dan pendukung Anies Baswedan (76,7 persen).

Kemudian dari segi pemilih partai politik, hasilnya pun tidak jauh berbeda. Dari 16 partai peserta pemilu, tidak ada suara mayoritas yang setuju perpanjangan jabatan. Termasuk dari pendukung dari PAN, PKB dan Golkar yang notabene menggulirkan wacana penundaan.

"Kita bisa lihat partai oposisi maupun partai pendukung koalisi itu pemilihnya menyatakan mayoritas menolak penundaan pemilu," kata Ardian. Melihat data tersebut, Ardian menilai kans untuk mewujudkan penundaan pemilu terbilang kecil. Bahkan, wacana cenderung layu sebelum berkembang akibat masifnya penolakan masyarakat.

Dari kacamata politik, Ardian juga melihat peluang amandemen untuk perpanjangan masa jabatan sangat berat. Sebab, mayoritas partai di parlemen menolak. Termasuk PDIP yang sudah menyampaikan penolakan secara keras. "Parpol penentang ada 473 kursi," tuturnya. Ardian juga mengingatkan kepada elit yang mendukung penundaan memiliki resiko secara elektoral. Publik bisa menilai siapa politikus yang berpegang pada cita-cita reformasi dan siapa yang berpaling.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, sebagai pengusul penundaan pemilu, pihaknya akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut.

"Oleh sebab itu wacana ini akan pasti akan kami dalami," terang dia dalam diskusi di Media Center DPR RI kemarin. Menurut dia, Fraksi PKB MPR RI akan mengundang para pakar untuk membahas wacana tersebut, baik yang mendukung maupun yang menolak. Pihaknya ingin mendengar masukan dan pandangan dari pakar.(far/lum/bay)

Laporan: JPG (Jakarta)