perlu-kebijakan-menyeluruh-atasi-pandemi-covid-19
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Dampak pandemi Covid-19 menciptakan berbagai perubahan di sejumlah sektor dalam skala negara hingga rumah tangga. Diperlukan kebijakan yang menyeluruh agar mampu mengatasi permasalahan di setiap kelompok masyarakat di tanah air.
"Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga secara langsung berdampak pada unit terkecil dari negera yaitu rumah tangga," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi virtual bertema Menakar Dampak Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Langkah Antisipasinya yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/3/2021).
Menurut politisi yang akrab disapa Rerie itu, terganggunya perekonomian rumah tangga juga menyebabkan gangguan sosial dan kesehatan terhadap anggota keluarga seperti ibu dan anak dalam rumah tangga.
Dampak gangguan ekonomi keluarga, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, mendapat respon yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat.
Pada masyarakat kelompok pra sejahtera, menurut Rerie, bahkan pandemi Covid-19 menyebabkan potensi kerawanan pangan terhadap anak meningkat.
Selain itu, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, dampak psikologis juga diderita orang tua dan anak karena mengalami tekanan sosial dalam menjalani kehidupan di masa pandemi.
"Dengan beragamnya dampak sosial dan ekonomi di masa pandemi yang dialami berbagai kelompok masyarakat, Rerie berharap, para pemangku kepentingan mampu menerapkan kebijakan yang komperhensif untuk mengatasi beragamnya dampak pandemi yang dialami masyarakat," pungkasnya.
Laporan: Yusnir (Jakarta)
Editor: Rinaldi
Bengkalis mendapat kuota sementara 399 jemaah haji 2027. Persiapan terkendala biovisa, cek kesehatan, dan kepastian…
Program seragam gratis Pekanbaru diperluas untuk siswa SMP swasta mitra pemko. Bantuan ditargetkan mulai dibagikan…
RS Awal Bros Group merayakan HUT ke-28 bertema “Quality of Life” dengan kegiatan sosial, medis,…
Dua jembatan strategis di Kepulauan Meranti tetap menjadi prioritas. Selat Akar ditargetkan rampung 2026, Panglima…
Pemerintah mengkaji pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9-10. Sepeda motor masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
Dua kebakaran lahan terjadi di Kampar, sementara tiga hotspot terdeteksi. BPBD mencatat ISPU 94 dan…