Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal pemekaran Papua. Foto: Aristo Setiawan/jpnn
JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah tengah mencari cara agar tidak timbul kecemburuan daerah lain ketika nantinya Provinsi Papua dimekarkan.
Diketahui, pemerintah mengkaji aspirasi pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah.
"Oleh sebab itu, saya sudah bicara dengan mendagri, pemekaran akan dilakukan, tetapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan," kata Mahfud ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).
Ketika disinggung detail mengantisipasi kecemburuan, Mahfud enggan membeber. Sembari tertawa, dia menjawab detail akan dibicarakan lebih lanjut dengan jajaran kementerian di bawah Kemenko Polhukam.
"Nanti akan dibicarakan. Kamu ndak usah nulis mancing-mancing kecemburuan. Itu mengantisipasi namanya," ucap Mahfud sembari terkekeh.
Lebih lanjut, kata dia, urusan pemekaran ialah jalan yang harus ditempuh di Papua. Nantinya, jajaran kemendagri yang bakal membahas detail pemekaran.
"Ya, kan, itu penjurunya mendagri. Mendagri melakukan itu tentu kami enggak boleh intervensi. Kami, kan, hanya mengoordinasikan," timpal dia.
Sebagai informasi, pemerintah mengkaji pembentukan dua provinsi baru di Papua. Rencana itu dilakukan di saat masih moratorium pemekaran daerah.
Dampak berlakunya moratorium pemekaran daerah, 314 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi terganjal. (mg10/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
Lima rumah Aspol Pekanbaru yang terbakar segera dibangun kembali lewat gotong royong lintas instansi, ditargetkan…
Polisi Kampar tangkap tiga pelaku, termasuk pasutri, dan sita senpi rakitan, amunisi, serta lebih dari…
Pemko Pekanbaru luncurkan layanan antar jemput pasien gratis pakai mobil dinas Wali Kota mulai 1…
Pemprov Riau siap membantu tiga daerah yang kesulitan membayar gaji dan THR ASN dengan tambahan…
Sampah menumpuk berhari-hari di Kuansing dan tak terangkut. Bupati siapkan sistem baru, sementara DLH akui…
Pemkab Inhil memastikan TPP dan THR ASN telah dibayar penuh sebelum Lebaran, tanpa tunggakan, untuk…