Penggulingan Pemerintah Bukan Isu Mahasiswa

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Demonstrasi mahasiswa yang masif menentang pengesahan sejumah Undang-undang bermasalah terus menuai kontroversi. Namun tidak sedikit juga kalangan yang mengapresiasi aksi itu.

Pasalnya, sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk aktif mengawal dan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Sebab, salah satu kekuatan kritik itu ada di kampus.

Direktur Humas Duta Remaja Indonesia Gifari Shadad mengatakan, mahasiswa yang dikatakan Antonio Gramscy sebagai intelektual organik harus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan memantik sebuah pergerakan revolusioner. Karena itu pergerakan mahasiswa yang murni dari hati nurani dan keresahan bersama, harus tetap dijaga.

"Jangan sampai ditunggangi dan tanpa sadar menjadi "kuda" yang diarahkan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu," kata Gifari dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Ahad (29/9).

Lebih lanjut, Gifari juga menuturkan, sudah selayaknya mahasiswa bersikap kritis mengawal kebijakan pemerintah sesuai koridor konstitusional dan bukan menimbulkan kegaduhan di mana-mana.

"Kita harus mencegah jangan sampai ada kepentingan yang mengganggu kemurnian dari aspirasi mahasiswa, atau bahkan dijadikan alat untuk tujuan inkonstitusional, seperti menjatuhkan pemerintahan yang sudah terpilih secara konstitusional," imbuh mantan Menteri Luar Negeri BEM Uhamka Jakarta ini.

Namun ia memastikan, dari hasil diskusinya dengan mahasiswa-mahasiswa BEM dan beberapa mantan ketua BEM, tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi itu tidak sama sekali mendorong penggagalan pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

"Apabila ada oknum-oknum yang sengaja ingin merusak instrumen demokrasi dengan melakukan gerakan penolakan pelantikan. Maka kami, siap mengadang hal itu dan siap mengawal pelantikan Jokowi-Amin," tegasnya.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi