Categories: Nasional

Serikat Pekerja Minta Presiden segera Tunjuk Dirut PLN Defenitif

Sofyan Basir (tengah) saat mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan. Tidak lama setelah diperiksa, Sofyan ditahan KPK.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Direktur Utama nonaktif PT PLN Sofyan Basir saat ini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait proses hukum itu, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN atau SP PLN meminta kepada seluruh insan PLN untuk tetap tenang dan fokus berkontribusi membangun untuk negeri.

’’Kami serahkan proses hukum sepenuhnya pada KPK dan hormati proses penegakan hukumnya sesuai asas praduga tak bersalah,’’ kata Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2019).

Menurut Abrar Ali yang didampingi Sekretaris Jenderal DPP SP PLN Bintoro Suryo Sudibyo bersama penggurus DPP SP PLN lainnya, untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi PLN sebagai aset strategis bangsa, pemegang saham telah menunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama yakni Direktur Human Capital Managemen.

Kemudian atas penetapan penahanan direktur utama nonaktif tersebut, DPP SP PLN meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk nakhoda baru PLN yang definitif. ’’DPP SP PLN bermohon kepada bapak presiden untuk segara menunjuk Direktur Utama PLN yang baru (defenitif) pada kesempatan pertama,’’ kata M. Abrar Ali.

Sebagai BUMN terbesar dan aset strategis bangsa, PLN membutuhkan nakhoda baru dengan kriteria antara lain memahami proses bisnis PLN dari hulu sampai hilir sebagai aset strategis bangsa, memahami persoalan krusial yang tengah dihadapi PLN, mampu mencarikan solusi yang tepat dan akurat dalam mengatasi persoalan, dapat bersinergi dengan baik bersama SP PLN dalam memajukan perusahaan, muda, energik serta mempunyai visi yang jelas dalam mewujudkan kedaulatan energi.

Melihat kompleksnya proses bisnis PLN, DPP SP PLN menekankan pentingnya kapal besar PLN mempunyai nakhoda yang benar-benar memahami permasalahan yang ada. Untuk itu, DPP SP LN memohon kepada Presiden Jokowi untuk dapat menunjuk salah satu dari direksi yang ada sekarang.

’’DPP SP PLN mohon perkenan bapak presiden untuk menunjuk salah satu direksi yang ada sekarang dengan pertimbangan sudah memenuhi kriteria di atas, sehingga bisa langsung bekerja untuk melakukan pembenahan yang sifatnya segera serta melanjutkan pencapaian-pencapaian yang telah baik selama ini,’’ imbuh M Abrar Ali.

’’Akan tetapi jika bapak presiden mempunyai pertimbangan lain, DPP SP PLN menyerahkan sepenuhnya penunjukan Direktur Utama PLN kepada bapak presiden,’’ ujarnya.(fri)

Sumber: JPNN.com

Editor: Fopin A Sinaga

Redaksi