kata-wamenkumham-kesadaran-hukum-masyarakat-indonesia-rendah
AMBON (RIAUPOS.CO) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej menilai kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara umum masih sangat rendah dan memprihatinkan.
"Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih sangat memprihatikankan," ucap Wamenkumham di Musyawarah Besar Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Ikapatti) di Ambon.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Perspektif Hukum Nasional untuk Kedaulatan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Sejahtera".
Wamenkumham yang akrab disapa Eddy itu mengatakan kesadaran hukum masyarakat Indonesia memprihatinkan, disebabkan oleh kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum bukan berasal dari hati nurani. Hal ini berbeda dengan masyarakat Jepang yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan berasal dari dalam diri mereka secara pribadi.
Masyarakat Jepang, kata dia, memandang hukum sebagai otonom dan bukan heteronom, bukan karena paksaan atau takut terhadap undang-undang maupun takut terhadap celaan dari masyarakat dan lain sebagainya.
Karena itu, meskipun jika suatu ketika hukum di Jepang ditiadakan, masyarakatnya masih akan tetap tertib, berbeda dengan di Indonesia.
"Pertanyaannya kenapa, itu karena kesadaran hukum kita bukan berasal dari nurani kita sendiri," ujarnya.
Dikatakannya lagi, pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya, serta mempeluas proses yang berkelanjutan, termasuk pembangunan SDM.
Pembangunan SDM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi Indonesia 2045, yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.
Terkait itu, salah satu yang menjadi sangat penting untuk pembangunan SDM adalah mengasah kapasitas intelektual.
"Dari sini kita dapat melihat pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi Indonesia 2045," kata Wamenkumham.
Sumber: Ambon Post/Antara/Fajar/JPG
Editor: Hary B Koriun
MPP Inhil menambah layanan haji dan umrah. Masyarakat kini bisa mengurus keperluan ibadah secara mudah…
Polisi mengamankan 29 sepeda motor saat patroli balap liar di Simpang Garoga, Duri, guna menjaga…
Unri bersama Tanoto Foundation membangun sistem digital soft skills mahasiswa terintegrasi, terukur, dan menjadi bagian…
Pemprov Riau mewajibkan investor menyimpan dana di BRK Syariah sebagai langkah memperkuat bank daerah dan…
Pedagang mendesak Pasar Bawah Pekanbaru segera dioperasikan sebelum Ramadan setelah dua tahun revitalisasi belum juga…
Pemkab Rohul menggratiskan pendidikan atlet difabel Niken hingga Paket C serta memberi uang pembinaan atas…