Sampai Juni, Tidak Ada Kenaikan Listrik-BBM

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – ISU kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) akhirnya terbantahkan. Pemerintah membatalkan rencana mengurangi subsidi di sektor energi. Semula beredar kabar bahwa program makan siang gratis yang digagas capres Prabowo Subianto akan mengakibatkan relokasi subsidi di sektor energi. Dampaknya, tarif listrik bisa dinaikkan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah kabar tersebut. ”Jadi, tidak ada kenaikan BBM dan listrik,” katanya setelah mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

Arifin menegaskan, tidak ada wacana terkait dengan kenaikan harga maupun tarif di sektor energi. ”Ya, pokoknya sekarang ini belum ada wacana kenaikan BBM dan listrik,” ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih jelas menyatakan sampai kapan tidak ada pengurangan subsidi. Menurut dia, masyarakat bisa tenang hingga Juni nanti. ”Tidak ada kenaikan listrik dan BBM sampai Juni,” tegasnya di acara yang sama.

Namun, lanjut Airlangga, menunda pengurangan subsidi listrik dan BBM mengakibatkan anggaran untuk PT Pertamina dan PLN harus digelontorkan. Anggaran tersebut berasal dari APBN. ‘’Akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih (SAL) maupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,’’ bebernya.

Untuk listrik, Kementerian ESDM biasanya merujuk tiga indikator dalam merevisi tarif. Yakni, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, inflasi, dan harga batu bara. Dari ketiganya, ICP dan batu bara mengalami tren kenaikan pada awal tahun ini. Inflasi masih terkendali, tetapi berpotensi mengalami lonjakan karena tingginya harga beras dan kebutuhan pokok.

ICP bulan lalu tercatat 77,12 dolar AS per barel, naik jika dibandingkan pada Desember 2023 sebesar 75,51 dolar AS. Kementerian ESDM menetapkan harga batu bara acuan (HBA) Januari 2024 mencapai 125,85 dolar AS per ton. Terkerek sekitar 7,21 persen dari akhir tahun lalu 117,38 dolar AS per ton. Acuan Januari 2024 merupakan kenaikan kali kelima sepanjang 2023 hingga awal 2024.(lyn/dio/esi)

Laporan JPG, Jakarta