Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura,
Bona Simanjuntak mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung
Jokowi-Ma’ruf Amin, seharusnya Hanura mendapat jatah menteri. Sehingga
wajar ketika tidak diakomodasi bisa memicu kemarahan di arus bawah
partai.
“Wajar kalau memang dari beberapa daerah kemudian beberapa
kader kami itu cukup ada kemarahan atau kekecewaan. Bahwa tidak ada
semacam penilaian khusus untuk Partai Hanura,†kata Bona di kawasan
Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).
Bona menjelaskan,
kontribusi Hanura cukup banyak dalam pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf
saat Pilpres 2019. Saat kampanye dibuka, Hanura cukup masif
memperjuangkan pasangan tersebut kepada masyarakat.
“Bahkan salah
satu mungkin, Direktur TKN-nya pun dari Hanura. Tetapi dalam
perjalanannya memang kami bahkan harus berkorban, sehingga tidak ada
kursi lagi di Parlemen,†imbuhnya.
Meski begitu, Hanura memahami,
pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Bona pun memastikan
partainya memang mengusung Jokowi tanpa syarat.
“Walaupun kekcewaan itu ada, kami tetap fokus pada pemerintahan dan akan tetep menjalankan dukungan ini sepenuh hati,†tegasnya.
Dia
pun memastikan tidak akan keluar dari pemerintahan hanya karena tak
mendapat jatah kabinet. “Kalau opsi oposisi tidak. Sudah kemungkinan
besar tidak. Ketum kami sudah memperingatkan akan ada di pemerintahan,â€
tambahnya.
Di sisi lain, Bona menyampaikan, ketua umum Hanura
memang diajak berdiskusi oleh Jokowi terkait penyusunan kabinet. Hanura
pun telah menyodorkan beberapa nama yang dianggap memiliki kompetensi
mumpuni.
“Tapi, ini jadi hak prerogratif beliau (Presiden) untuk
bagaimana bisa memilih siapa SDM-nya dan siapa yang akan mendampingi
beliau,†pungkasnya.