JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Struktur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah terbentuk. Komposisi menteri tersebut menyisakan tiga partai di luar pemerintahan. Yaitu, PAN, PKS, dan Demokrat. Ketiganya pun siap memainkan peran sebagai partai oposisi.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, sejak awal pihaknya merasa akan berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, hal itu bukan persoalan. PKS, kata Hidayat, siap menjalankan peran dalam proses check and balances. ’’Awalnya banyak yang menduga hanya PKS yang di luar kabinet. Sekarang terbukti kami tidak sendiri. Ada PAN dan Demokrat,’’ kata Hidayat Nur Wahid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (23/10).
Menurut dia, di alam dunia demokrasi, sangat lumrah menyisakan pembagian kekuasaan. Ada yang berada di dalam kabinet untuk menjalankan pemerintahan dan sebagian lagi di luar sebagai penyeimbang. Posisi sebagai penyeimbang, jelas dia, tidak kalah penting ketimbang partai yang menjalankan kebijakan. ’’Ini agar demokrasi kita sehat. Harus ada kontrol,’’ paparnya.
Hidayat menyampaikan, fungsi kontrol parlemen ke pemerintah tidak boleh kendur. Dari mana pun partainya. Sebab, berdasar konstitusi, kewajiban DPR adalah melakukan check and balances. Artinya, seluruh anggota DPR harus bersuara atas berbagai kebijakan pemerintah. ’’Apa pun partainya,’’ kata dia.
Anggota Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, PAN ingin menegakkan etika berpolitik. Dalam logika demokrasi, jelas dia, selalu diperlukan kekuatan penyeimbang. Tujuannya, proses check and balances bisa berjalan normal dan sehat.
Dia berjanji menghadirkan oposisi yang sehat. Meski demikian, pihaknya tidak akan menutup ruang komunikasi dan silaturahmi antarpartai. Termasuk dengan partai-partai penyokong pemerintah.
Ketua Fraksi Demokrat di DPR Eddy Baskoro Yudhoyono mengucapkan selamat atas komposisi menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ibas menyatakan, meski berada di luar kabinet, partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi. Namun, mereka siap mengkritisi jika ada program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi rakyat. ’’Kami berlaku kritis ketika program atau kebijakan itu mungkin dirasakan belum sesuai dengan masyarakat,’’ katanya.
Editor :Deslina
Sumber: Jawapos.com