PTPN V Dorong 2.436 Ha Sawit Petani Mitra Binaan Sertifikasi RSPO

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan Nusantara V mendorong sekaligus memberikan asistensi kepada ratusan petani yang tergabung dalam tiga koperasi mitra binaan untuk memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) serta Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Chief Executive Officer PTPN V Jatmiko K Santosa mengatakan, melalui program sertifikasi tersebut, para petani dan perusahaan akan memperoleh keuntungan baik dari sisi produktivitas maupun penjualan atas produk sawit melalui penerapan praktik budidaya perkebunan berkelanjutan atau sustainable.

"Ini merupakan langkah awal kita untuk mencapai tujuan lebih luas dalam merangkul dan meningkatkan ekonomi para petani mitra binaan PTPN V," katanya, Senin (22/11).

Ia mengatakan untuk tahap awal terdapat tiga koperasi unit desa (KUD) berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang mengikuti program sertifikasi ISPO dan RSPO. Ketiganya adalah KUD Karya Mukti di lahan seluas 874 ha, Dayo Mukti di lahan seluas 706 ha, dan KUD Tani Sejahtera dengan lahan seluas 856 ha. Ketiga KUD yang telah memasuki penanaman generasi kedua dengan usia tanaman sembilan tahun dan masuk dalam kategori tanaman produktif tersebut akan menjadi mitra binaan perdana PTPN V yang melaksanakan sertifikasi ISPO dan RSPO.

"Total luas lahan petani mitra yang menjalani sertifikasi RSPO dan ISPO perdana tahun ini mencapai 2.436 hektare," ujarnya.

Jatmiko bersyukur program RSPO dan ISPO yang diusung oleh perusahaan perkebunan milik negara tersebut mendapat respons positif dari para petani mitra. Dia berharap program serupa dapat kembali dilakukan di seluruh lahan perkebunan sawit petani mitra yang luasannya mencapai 56,6 ribu ha.

"Tahun ini kawami awali di Rohul. Tahun depan in sya Allah kami lanjutkan di Kabupaten Siak. Mudah-mudahan dengan sinergitas kita semua seluruh petani mitra yang mencapai 70 KUD bisa seluruhnya tersertifikasi," paparnya.

Herman, salah seorang petani KUD Dayo Mukti mengaku begitu antusias melaksanakan program sertifikasi RSPO dan ISPO karena mendapatkan cukup banyak ilmu pengetahuan baru tentang praktik budidaya perkebunan sawit yang berkelanjutan.

"Dengan adanya penerapan RSPO dan ISPO, kami para petani mendapat banyak pengetahuan baru tentang praktik budidaya sawit yang tepat dan berkelanjutan. Sehingga produktivitas KUD pun meningkat," ujar pria paruh baya tersebut.

Senada dengan Herman, seorang petani KUD Karya Mukti, Rohim, berharap melalui program sertifikasi tersebut, maka produk atas sawit yang dihasilkan para petani turut mendapatkan harga premium.

"Mudah-mudahan dengan ini tingkat ekonomi kami juga terus meningkat," paparnya.

Bapak tiga anak itu mengatakan sejak menjadi bagian dari mitra PTPN V di awal 1980-an silam, para petani mendapatkan beragam manfaat besar dari perusahaan pelat merah itu. Selain dari sisi ekonomi, para petani juga memperoleh keterbukaan informasi akan harga tandan buah segar sawit yang bergerak fluktuatif setiap harinya.

"Kemudian, perusahaan juga memberikan jaminan produksi bagi para petani di atas standar nasional. Ini sangat menentramkan bagi kami," terangnya semringah.

PTPN V sendiri telah menerapkan RSPO dan sertifikasi standar karbon internasional atau International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Anak usaha Holding Perkebunan Nusantara tersebut merupakan perusahaan perkebunan milik negara pertama yang mengantongi sertifikasi standar Eropa ISCC, sejak 2018 silam. Saat ini, 70 persen unit pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun PTPN V telah mengantongi ISCC, dan 75 persen di antaranya telah mengantongi RSPO.

"Baik ISCC dan RSPO memberikan keuntungan berupa harga premium untuk produk PTPN V. Sejak 2019 hingga September 2021 kemarin, perusahaan mendapat keuntungan harga premium mencapai Rp106,03 miliar," kata Jatmiko.

Saat ini delapan dari 12 PKS serta 10 unit kebun PTPN V telah mengantongi sertifikasi ISCC. Di antaranya adalah Tandun, Rokan, Lubuk Dalam, Terantam, Tanjung Medan, Sungai Pagar, Intan, dan Tapung. Sementara, empat PKS dan unit kebun lainnya diperkirakan akan mengantongi sertifikasi yang mampu memberikan kontribusi tambahan harga 10 dolar AS hingga 15 dolar AS per ton CPO tersebut pada 2023.

"Tahun depan kami akan kembali melakukan proses sertifikasi. In sya Allah 2023 seluruhnya rampung dan 100 persen tersertifikasi ISCC, ujarnya.

Menurut dia, langkah untuk mendapatkan ISCC diharapkan lebih mudah menyusul pembangunan empat pembangkit tenaga biogas (PTBg) Cofiring di empat PKS PTPN V direncanakan rampung hingga 2021 ini. Keberadaan empat PTBg tersebut akan melengkapi dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) yang telah berdiri sebelumnya.

Ia menjelaskan untuk meraih sertifikasi ISCC harus memenuhi sejumlah kriteria. Paling utama adalah kadar gas rumah kaca (GRK) yang harus berada di bawah ambang batas 1.000 CO2Eq.

"Dengan adanya PTBg maka pabrik PTPN V terbantu karena gas metan yang dilepaskan ke udara dimanfaatkan menjadi sumber energi," jelasnya.

Lebih jauh, ia menargetkan target yang ditetapkan untuk RSPO justru lebih cepat. Dia mengatakan hingga saat ini sembilan PKS dan satu pabrik Palm Kernel Oil (PKO) mengantongi sertifikasi. Saat ini, proses penilaian dan di tiga PKS dan kebun lainnya masih berlangsung. Ia menargetkan pada 2022 mendatang seluruh unit PTPN V akan tersertifikasi RSPO.

"Kami berkomitmen untuk terus menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari seluruh rangkaian kegiatan produksi perkebunan sawit. Sertifikasi ISCC dan RSPO ini menunjukkan bahwa produk yang kami hasilkan telah memenuhi standar energi terbarukan Uni Eropa (UE Renewable Energy Directive), serta komitmen kami sebagai produsen CPO yang bertanggung jawab terhadap lingkungan," jelasnya.

PTPN V merupakan perusahaan perkebunan sawit milik negara yang beroperasi di Riau dengan total luas lahan inti mencapai 86.000 hektare serta memproduksi 500.000 ton/tahun telah mengaplikasikan standar sawit berkelanjutan berupa Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable Sustainable Palm Oil dan ISCC untuk menembus ekspor sawit ke Eropa.(eca/ifr)