Wako Sampaikan Persoalan Lahan Konsesi dan Gambut

DUMAI (RIAUPOS.CO) – KOTA Dumai tampaknya memang jadi perhatian. Buktinya Wakil Menteri ATR/BPN RI, Surya Tjandra didampingi Gubernur Riau Syamsuar bersama pejabat lainnya melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kota Dumai  di Media Center Dumai Jalan Putri Tujuh, Selasa (22/6).

Kedatangan rombongan disambut oleh Wali Kota Dumai Paisal didampingi Kepala BPN Kota Dumai Robert dan para  pejabat Kota Dumai lainnya.

Pada kunjungan kerja tersebut  Wali Kota Dumai menyampaikan, beberapa permasalahan lahan yang terjadi  di Kota Dumai.  "Pertama kami sangat berterima kasih Pak Wamen sudah  datang ke Dumai, ada beberap permasalahan yang menjadi persoalan di Dumai saat ini,"terangnya.

Ia mengatakan, permasalahan tersebut  yakni kawasan lahan gambut di Kota Dumai saat ini banyak lahan  gambut di Kota Dumai, sudah ditempati penduduk bahkan mereka sudah memiliki sertifikat.  "Selain itu terkait permasalahan ada permasalahan lahan konsesi yang di kuasai masyarakat, Bahkan saat ini sudah ada rumah ibadah, sekolah  dan  rumah penduduk.  Ini yang kami harap ada  solusi  agar lahan ini diberikan kepada masyarakat,"terangnya.

Kemudian dikatakan Wali Kota Dumai terkait dengan tanah sepanjang Jalan Seokarno-Hatta dengan total panjang18 kilometer. "Ada 100 meter kiri dan kanan dari badan jalan ternyata milik Negera, sementara masyarakat selama ini sudah  memiliki sertifikat yang sah,"ujarnya.

Untuk itu, dirinya  berharap dengan kedatangan  Wamen  ATR/BPN RI bisa memberikan solusi serta menyelesaikan masalah lahan yang terjadi  di Kota Dumai  tersebut.  "Kami juga sudah melakukan upaya  lainnya, bahkan sampai berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait permasalahan lahan konsesi yang dikuasai masyarakat," harapnya.

Sementara, Wakil Menteri ATR/BPN RI Surya Tjandra mengatakan, terkait beberapa masalah yang dihadapi Dumai terkait permasalah lahan juga terjadi  dibeberapa kabupaten/kota  lainnya di Riau.  "Ya, yang jelas permasalahan lahan yang terjadi ini, harus diselesaikan bersama dengan Kementerian LHK, masalah ini harus diselesaikan bersama-sama,"ujarnya.(ifr)

Laporan HASANAL BULKIAH, Dumai