Tahun Ini Tidak Ada Seleksi CPNS, Fokus PPPK

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berupaya mempermudah jalan para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dia melobi panitia seleksi nasional (panselnas) calon aparatur sipil negara (CASN). Itu menyusul kabar guru-guru honorer yang lolos passing grade dalam seleksi guru PPPK 2021, tapi tidak mendapatkan formasi.

Nadiem menginginkan agar guru yang sebelumnya lolos passing grade tidak perlu tes lagi saat seleksi PPPK guru kembali dibuka. "Jadi, pada saat formasinya keluar, dia langsung dapat," ujarnya saat rapat bersama Komisi X DPR kemarin (19/1).

Lobi itu bukan yang pertama dilakukan Nadiem. Sebelumnya, dia meminta agar ada tambahan nilai afirmasi bagi guru honorer yang sudah mengajar puluhan tahun. Mantan bos Gojek tersebut juga meminta agar passing grade untuk seleksi PPPK guru bisa diturunkan mengingat banyak guru honorer yang sudah sepuh.

"Kemendikbudristek posisinya jelas. Kami berjuang di samping guru-guru. Meski ini bukan keputusan Kemendikbudristek, tapi panselnas," tegasnya.

Dia mengakui, dalam seleksi CASN PPPK guru 2021, muncul sejumlah isu. Terutama yang melibatkan pihak swasta. Mulai lolos passing grade tapi kalah oleh beberapa guru swasta dari sisi ranking hingga soal yayasan yang kehilangan guru. Menurut Nadiem, hal itu merupakan mandat dari UU ASN dalam rekrutmen PPPK guru yang memang harus melibatkan guru swasta dalam seleksi. Selain itu, perlu dipahami bahwa pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintah, bukan swasta.

Namun, di tengah isu tersebut, Nadiem menilai keberhasilan 293 ribu guru menjadi PPPK guru perlu dirayakan. Jumlah tersebut jauh di atas seleksi-seleksi sebelumnya. "Guru honorer yang sengsara dengan gaji Rp300 ribu sampai Rp500 ribuan sudah jadi PPPK. Kesejahteraannya terjamin," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyayangkan adanya formasi yang tidak dilamar sama sekali pada seleksi tahap I dan II. Dari total 506.252 formasi, ada lebih dari 177 ribu formasi yang tidak ada pelamarnya. "Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita lihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil atau di daerah 3T," bebernya.

Kalimantan Barat, Papua, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur adalah lima provinsi tertinggi yang mengalami ketiadaan pelamar PPPK guru. Padahal, kata Iwan, ketika dianalisis, sebenarnya 34.800 formasi berada di daerah yang sangat mudah diakses. Kemudian, 3.202 formasi di daerah relatif mudah dijangkau. Sementara itu, yang benar-benar berada di wilayah sulit diakses 79.937 formasi. Artinya, tidak seluruh formasi kosong berada di daerah yang sulit dijangkau transportasinya.

"Misalnya, di DKI Jakarta. Yang berada di Kepulauan Seribu justru melamar di Jakarta Utara," katanya. Padahal, bila melamar di wilayahnya, kemungkinan persaingan lebih rendah dan bisa mendapatkan formasi tersebut.

Untuk tahun ini, pemerintah bakal kembali membuka seleksi PPPK guru. Ada 758.018 formasi guru PPPK yang disiapkan. Jumlah itu termasuk formasi untuk guru agama.

Pemerintah memang meniadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Seleksi CASN 2022 hanya akan difokuskan pada formasi PPPK. "Di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Tidak dibukanya formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 disebabkan keterbatasan waktu. Menurut Tjahjo, rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan PPPK. Karena itu, dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS tahun ini.

Kendati demikian, tidak berarti formasi CPNS dihilangkan sepenuhnya dalam seleksi CASN 2022. Formasi CPNS masih tetap dibuka melalui skema sekolah kedinasan. Formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada 2023. Tentu mengikuti arah kebijakan tahun depan serta kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPPK.

Sementara itu, rekrutmen PPPK tahun ini akan difokuskan untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Pengambilan keputusan itu, menurut Tjahjo, berkaca pada kebijakan yang diimplementasikan beberapa negara maju. Yaitu, jumlah ASN yang merupakan civil servant atau pembuat kebijakan (PNS) lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah government worker atau public services (PPPK). Pemerintah mengikuti langkah yang dilakukan berbagai negara maju tersebut sebagai upaya memodernisasi birokrasi secara cepat.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi