Presiden Beri Arahan soal Rekrutmen CPNS 2019

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11), untuk mendapat arahan dari Presiden Jokowi terkait rekrutmen CPNS 2019.

Secara umum, lanjut Tjahjo Kumolo, arahan Presiden Jokowi berkaitan skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi.

"Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. Sekarang dalam proses. Kedua, membangun manajemen kinerjanya. Ketiga, penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simpel, sehingga melayani masyarakat dan tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," kata Tjahjo usai bertemu Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan terkait reformasi regulasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan membangun inovasi-inovasi, serta menerapkan informasi teknologi (IT) dengan baik.

Kemudian, reformasi struktural, termasuk membangun transformasi digital dan pengawasan birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien.

"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kemenpan RB selaku koordinator reformasi birokrasi juga diarahkan bekerja sama dengan Kemendagri dalam hal penataan birokrasi di pemerintahan daerah. Kemudian dengan Kemenko Polhukam dari aspek stabilitasnya. Secara khusus, dengan Kepala Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Presiden menginginkan target reformasi birokrasi harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, serta manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik.

"Kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit, yang diinginkan beliau reformasi birokrasi yang sampai ke jantungnya," tandas Tjahjo.

Arahan Presiden jokowi, menurut Tjahjo, bertujuan untuk memangkas julur birokrasi yang berbelit, sehingga masalah perizinan dapat diefisienkan untuk melayani dengan cepat. (fat/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal