PMK Menyebar di 18 Provinsi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyebut bahwa penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak telah menyebar di sebagian besar provinsi di Indonesia.

"Data terkini sampai 17 Juni 2022, PMK terdeteksi di 18 provinsi," kata SYL kemarin (18/6).

Di sela-sela kegiatan vaksinasi PMK di Desa Mertan, Kabupaten Sukoharjo, kemarin, SYL menerangkan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan posko dan gugus tugas penanganan PMK di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Pelaporan dilakukan secara rutin.

”Vaksin sudah tersedia dan kita berharap vaksin perdana yang berjumlah 800 ribu dosis akan kita coba dengan berbagai upaya. Sembari berjalan, nanti kita evaluasi," kata pria kelahiran Makassar itu.

Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan pengetatan lalu lintas hewan, khususnya dari zona merah dan kuning. "Boleh keluar dari tempat yang ditentukan, tetapi pakai sertifikat atau surat kesehatan hewan," tuturnya. "Tapi, khusus zona merah di desa dan kecamatan yang tertular PMK tidak boleh keluar hewan hidup," lanjut SYL.

Vaksinasi di Sukoharjo merupakan vaksinasi massal perdana yang disertai dengan apel siaga PMK Provinsi Jawa Tengah. Mantan gubernur Sulawesi Selatan tersebut menegaskan, apel siaga PMK bertujuan memberikan sugesti dan semangat kepada semua stakeholder untuk sama-sama mengakselerasi penanganan PMK.

"Pengendalian PMK harus dilakukan dengan serius dan berusaha sekuat-kuatnya agar wabah ini tereliminasi, bahkan hilang dari Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah Agus Wariyanto mengatakan, vaksinasi PMK akan terus dilakukan secara bertahap. "Di Jawa Tengah memang sudah ada beberapa suspect PMK dan kita sedang berupaya untuk bisa memberikan pengobatan yang cepat," ucap Agus. Dia menyebutkan, per 18 Juni, jumlah sapi di Jawa Tengah yang terkonfirmasi PMK sebanyak 21 ribu ekor. Sebanyak 4.000 ekor di antaranya sudah sembuh. Jawa Tengah sendiri mendapatkan total 125 ribu dosis vaksin PMK.

Agus menambahkan, upaya pengendalian melibatkan petani, penyuluh, perguruan tinggi, hingga pihak swasta. "Kita juga menyiapkan kajian-kajian terminologi bersama perguruan tinggi. Kita upayakan persebaran bisa dipantau dan dikendalikan sehingga di kawasan yang terdampak, kita bisa fokus melakukan pengobatan," ungkap Agus.

Dalam kegiatan tersebut, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Haryanto mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementan untuk berkontribusi dalam penanganan PMK, baik dalam pengecekan hewan ternak maupun pemantauan hasil vaksinasi. Pihaknya juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Jawa Tengah.

"Kami sepenuhnya siap mem-back up kegiatan Kementan dalam pengendalian PMK. Kami memiliki sumber daya dalam penanganan hewan. Saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan seluruh dokter hewan di Jawa Tengah yang siap turun langsung," ucap Arif.(tau/c7/oni/jpg)