JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin memberikan respons terkait sikap pemerintah Singapura yang menolak kedatangan Ustaz Abdul Shomad (UAS) pada Senin (16/5/2022).
Menurut Sultan, sebaiknya Singapura bersikap adil dengan juga mengusir dan tidak melindungi para koruptor yang bersembunyi di Singapura. Terlebih, belakangan ini sudah ada perjanjian ekstradisi antara Singapura dan Indonesia.
“Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil,” kata Sultan kepada wartawan, Rabu (18/5/2022).
Sultan menyampaikan, Indonesia menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima ataupun menolak siapapun yang hendak berkunjung ke sana. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut dipahami dan diterima dengan besar hati.
Namun menurutnya, sikap Singapura sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura terhadap UAS berlebihan. Disebutkan bahwa penolakan terhadap UAS adalah terkait dengan konten ceramah UAS yang dinilai berpotensi menimbulkan degregasi sosial antarumat beragama.
“Itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut kita pahami dan terima dengan besar hati. Namun sebagai negara serumpun, kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan,” ujar Sultan.
Sultan menilai, penguatan hubungan bilateral RI-Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan telah diterjemahkan secara liar oleh Singapura dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstremis. Namun, hingga saat ini sejumlah nama koruptor kakap berikut asetnya tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura.
“Apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu? Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil,” cetusnya.
Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah RI untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas Singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapura justru akan menggangu hubungan historis kedua negara yang notabene merupakan rumpun Melayu.
“Penolakan Singapura ini akan menjadi stigma merugikan UAS di mata dunia internasional. Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan beliau memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya,” pungkas Sultan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman