Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Setelah polemik vaksinasi gotong royong individu berbayar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas memutuskan vaksinasi berbayar dibatalkan. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Sikap Jokowi itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, kemarin.

"Setelah mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksinasi berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan dan dicabut," jelasnya.

Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi Covid-19 akan tetap menggunakan mekanisme yang berjalan selama ini. Yakni, gratis bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, vaksinasi gotong royong tetap berjalan seperti biasa. Mekanismenya adalah perusahaan yang menanggung seluruh vaksinasi bagi karyawan. Pramono menegaskan, Jokowi menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran di kabinet agar memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

Di sisi lain, mobilitas masyarakat ditekan habis-habisan menjelang Hari Raya Iduladha. Titik penyekatan ditambah. Selain itu,  pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat bakal diperpanjang sampai akhir bulan ini.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 kemarin (16/7).

"Tadi (kemarin, red) rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden (PPKM darurat, red) dilanjutkan sampai akhir Juli," tuturnya.

Dengan perpanjangan PPKM darurat itu, dalam rapat terbatas yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya, pencairan bantuan sosial (bansos). Menurut Muhadjir, perpanjangan PPKM darurat itu memang mengandung banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya pendisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan penyaluran bantuan sosial dapat berimbang.

Untuk urusan bansos tersebut, dia meminta seluruh pihak gotong royong membantu masyarakat. "Karena itu, bansos tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. (Perlu) gotong royong masyarakat," ujarnya.

Dari Jakarta, Korlantas Polri memperbarui data titik penyekatan menjadi 1.038 lokasi. Sebelumnya, pada Rabu lalu (14/7), jumlah titik penyekatan baru 998 lokasi. Sehari kemudian (15/7), ada rencana membuat 1.065 titik penyekatan. Tapi, itu baru sebatas rencana, belum terealisasi. Jadi, kalau dibandingkan dengan jumlah titik penyekatan pada Rabu, ada penambahan 40 titik. Kabagops Korlantas Polri Kombespol Rudi Antariksawan menuturkan, penambahan pos penyekatan itu dimulai sejak 16 Juli.

"Kami mulai penyekatan diperketat," katanya dalam keterangan tertulis kemarin.

Jumlah penyekatan itu ditambah karena Korlantas memprediksi terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dalam kaitan dengan Iduladha yang jatuh Selasa pekan depan (20/7). Tapi, penyekatan yang makin ketat itu diupayakan untuk tidak menghambat sektor kritikal dan esensial. Dia berharap masyarakat yang tidak terlibat dalam dua sektor tersebut tidak melakukan perjalanan.

"Jelas kami putar balik," tegasnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijawarno menuturkan, penyekatan yang dilakukan Polri selama ini belum mampu menekan persebaran Covid-19. Mobilitas masyarakat memang menurun, tapi banyak celah yang membuat penurunan mobilitas seakan tidak berarti. "Celah itu terdapat pada kualitas penyekatan dan karakter transportasi di Indonesia," terangnya.

Untuk kualitas penyekatan, dia mendapat berbagai informasi yang menyebut penyekatan ternyata tidak dilakukan selama 24 jam. Memang banyak titik yang disekat selama 24 jam, namun banyak titik pula yang tidak. Selanjutnya, terkait dengan karakter transportasi Indonesia. Menurut dia, problemnya mau diakui atau tidak adalah sepeda motor.

"Karena dengan sepeda motor bisa melalui jalan tikus dan alternatif. Lebih sulit untuk dikontrol," ujarnya.