JAKARTA (RIAUPOS.CO) — STRATEGI penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah ada tiga. Yakni deteksi, terapi, sistem kesehatan, dan vaksinasi. Vaksinasi gotong royong diharapkan akan membantu menyukseskan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemarin (15/3) dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa laju vaksinasi yang belum maksimal dipermasalahkan oleh ketersediaan vaksin Covid-19 di Tanah Air. Hingga kemarin, pemerintah belum bisa menyuntikkan 1 juta orang per hari. Pemerintah hanya menyuntikkan 10 juta hingga 100 juta perhari.
"Kita hanya punya 10 juta dosis," ujarnya.
Selanjutnya pada Maret hingga April nanti akan terdapat tambahan vaksin Covid-19 hingga 15 juta dosis. Dari tambahan itu pemerintah memiliki 30 juta dosis vaksin. Jumlah ini akan digunakan untuk menyuntikan pada dua bulan ini.
Sementara sebelumnya Presiden Joko Widodo menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 selesai dalam satu tahun saja. Untuk membentuk herd immunity, setidaknya 70 persen populasi masyarakat. Pemerintah sendiri menargetkan akan dilakukan vaksinasi kepada 181,5 juta orang. Untuk membantu semakin cepatnya herd immunity, maka Vaksin Gotong Royong menjadi salah satu pilihan.
Vaksin Gotong Royong ini ditujukan kepada karyawan dan keluarga. Pembiayaan dikenakan kepada perusahaan pemberi kerja. Sehingga si penerima tidak dipungut biaya.
"Kami gandeng swasta, kelompok masyarakat, dan lain sebagainya agar bisa menyentuh 500 ribu penyuntikan per hari," katanya.
Vaksin Gotong Royong menurut Budi akan lebih banyak dilakukan oleh PT Bio Farma dan Kadin. Sementara tarif akan ditentukan oleh Kemenkes. "Kami akan tentukan tarif setelah BUMN dan Kadin duduk bersama lalu datang ke kami," ucap Budi. Dia juga menegaskan bahwa vaksin yang akan digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong akan berbeda dengan vaksin gratis. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran vaksin gratis ke gotong royong.
Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menyatakan sudah melakukan maping fasilitas kesehatan. Ada 806 fasilitas kesehatan yang siap. Jumlah ini terdiri dari pihak swasta, jaringan Bio Farma, dan BUMN. "Angka ini bisa berubah," katanya.
Rata-rata kemampuan fasyankes tersebut dalam vaksinasi Gotong Royong sebanyak 75 hingga 100 orang perhari. Sehingga dalam satu bulan bisa tercapai dua hingga tiga juta vaksinasi Covid-19.
"Untuk distribusi vaksin, semua perusahaan yang terlibat harus memilikiki cara distribusi obat yang baik (CDOB)," ungkapnya. Pendistribusian vaksin akan dilakukan oleh PT Bio Farma dan perusahaan yang memiliki sertifikat tersebut.
Jenis vaksin yang akan digunakan tentu yang berbeda dengan yang digunakan untuk vaksinasi pemerintah. Ada dua jenis pengembang vaksin Covid-19 yang sudah terjalin komunikasi. Pertama, adalah Sinopharm dari Tiongkok. Kedua, Moderna yang merupakan perusahaan dari Amerika.
"Kami sudah meminta komitmen dari Sinopharm 15 juta dosis dan Moderna 5,2 juta dosis," beber Honesti.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengungkapkan, antusiasme pengusaha yang ingin mengikuti program vaksinasi gotong royong terbilang tinggi. Hal ini terbukti dari jumlah perusahaan yang mendaftarkan karyawannya yang terus meningkat. Pada tahap I yang dibuka pada mulai 28 Januari-28 Februari 2021 misalnya. Sebanyak 9176 perusahaan dengan total sekitar 6 juta karyawan dan keluarga karyawan telah didaftarkan. Kemudian, di tahap II, yang dibuka sejak 10 Maret 2020, tercatat sudah ada 2.372 perusahaan yang mendaftarkan dirinya.
"Sehingga total perusahaan yang sudah mendaftar ada 11.542 perusahaan, dengan total target vaksinasi sebanyak 7.403.356 orang. Dan ini masih terus berjalan," tuturnya.
Dari jumlah tersebut, lanjut dia, isinya bukan hanya dari perusahaan besar. Tapi, perusahaan menengah kecil bahkan UMKM. Di mana, mereka hanya memiliki pekerja 5-10 orang.
"Ini suatu hal yang positif. Dari asosiasi pun bertanya, apakah UMKM boleh mendaftar? Kami sampaikan selama entitasnya itu ada identitas Indonesia maka silahkan," jelas Alumni Oklahoma State University tersebut.
Rosan mengungkapkan, program ini sudah dibicarakan sejak akhir tahun lalu. Kemudian, di awal 2021, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, secara jelas disebutkan bahwa diharapkan capaian vaksinasi dapat segera dilakukan untuk mencapai herd immunity. Melihat visi tersebut, Kadin pun kembali mencoba mengusulkan vaksinasi mandiri ini yang kemudian kini berganti nama menjadi gotong royong.
Menurutnya, usulan tersebut langsung ditanggapi oleh presiden dengan meminta kadin untuk berkomunikasi dengan menteri kesehatan, Menteri BUMN, dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. "Namun, spiritnya tetap tidak boleh ada komersialisasinya dan tetap vaksin gratis," ujarnya. Artinya, penerima akhir tetap mendapat vaksin gratis. Sehingga, perusahaan yang akan melakukan pembayaran vaksinasi untuk pekerja, pegawai, buruh, dan juga keluarga dari para pegawai tersebut.
"Dan dalam perjalanannya, dari para perusahaan ada yang mengusulkan apakah boleh ditambah dengan masyarakat sekitar. Ini usulan dari perusahaan tambang," sambungnya.
Chairman Grup Recapital ini mengaku, program vaksinasi ini sejatinya tidak memberatkan pengusaha sama sekali. Karena, saat ini pun pengusaha sudah menerapkan protokol kesehatan ketat untuk karyawannya. Mulai dari antigen dua minggu sekali hingga tes swab PCR. Dengan keikutsertaan vaksinasi gotong royong ini maka akan lebih efisien karena pegawai lebih terlindungi. "Selain itu, dengan kita ikut dalam program vaksin gotong orang ini diharapkan produktivitas dari para pekerja kita juga makin membaik," tuturnya.
Terkait pelaksanaan, pihaknya terus berkomuniasi dengan pihak pemerintah. Upaya ini untuk mematikan program dapat berjalan dengan baik nantinya ketika vakasin tersedia. Pihaknya pun kini masih terus melakukan pendataan dan registrasi untuk badan usaha dan perusahaan swasta yang ingin mengkikuti vaksinasi gotong royong ini. Data pun telah diberikan pada Kemenkes dan Biofarma untuk penyempurnaan data. Sehingga, tidak ada overlapping data yang telah divaksinasi.