KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) – Gonjang-ganjing politik Malaysia mulai memanas. Partai berkuasa terbesar Malaysia, UMNO, mengancam untuk menarik diri dari pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Ancaman itu muncul hanya beberapa jam setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim suara mayoritas parlemen.
UMNO memerintah Malaysia mulai dari kemerdekaan negara itu hingga 2018. Partai berbasis Melayu itu menelan kekalahan secara mengejutkan pada pemilu yang digelar dua tahun lalu.
Jika UMNO betul-betul membuktikan ancamannya, pemerintahan Muhyiddin yang baru dilantik pada Maret lalu dipastikan bakal runtuh.
Ketua Bidang Informasi UMNO, Ahmad Maslan mengatakan, pimpinan tertinggi partainya saat ini tengah mempertimbangkan penarikan dukungan dari pemerintahan Perikatan Nasional (PN) bentukan Muhyiddin. Rencana itu tersiar setelah rapat yang dipimpin oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, Selasa.
Belakangan ini, muncul spekulasi bahwa Hamidi termasuk di antara tokoh politik Malaysia yang mendukung upaya Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menggulingkan Muhyiddin.
“UMNO sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungan untuk PN dan akan memberikan persyaratan baru untuk melanjutkan kerja sama politik melalui kesepakatan tertulis yang akan dilaksanakan secepatnya,” kata Maslan tadi malam, dikutip The Straits Times, Rabu (14/10/2020).
Dia menuturkan, UMNO akan mendorong Muafakat Nasional—pakta pro-Melayu-Muslim yang dipelopori bersama dengan Partai Islam Se-Malaysia (PAS)—untuk didaftarkan sebagai aliansi politik formal di parlemen.
UMNO dan Partai Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan Muhyiddin telah berselisih selama berbulan-bulan atas dominasi dalam pakta yang berkuasa, Perikatan Nasional.
Ketegangan memuncak baru-baru ini setelah Bersatu memperoleh jabatan menteri utama (setara gubernur) di Sabah setelah pemilu negara bagian digelar pada 26 September lalu. Banyak tokoh senior di UMNO mempertanyakan kebijaksanaan kerja sama mereka dengan Bersatu di Sabah.
PN dalam bentuk formalnya dipimpin oleh PM Muhyiddin selaku Presiden Bersatu. Akan tetapi, UMNO telah menolak bergabung dengan koalisi resmi itu di tengah negosiasi yang memanas mengenai jatah kursi.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibarhim, sebelumnya berkeras mengklaim dukungan lebih dari 120 anggota parlemen yang beranggotakan 222 orang setelah bertemu Raja Malaysia, Selasa pagi.
Muhyiddin sebelumnya memiliki dukungan 113 anggota parlemen. Jika terjadi pembelotan, sebagian besar dari para pembelot di PN itu diyakini berasal dari UMNO, termasuk mereka yang setia kepada Zahid.
Jika UMNO —yang memiliki 39 anggota di parlemen— meninggalkan Muhyiddin, pemimpin Partai Bersatu itu secara otomatis akan berhenti mengontrol (baca: berkuasa) di parlemen. Akan tetapi, publik Malaysia masih harus menunggu lagi, apakah jumlah anggota parlemen dari UMNO yang mendukung Anwar cukup memenuhi syarat untuk menjadikannya perdana menteri baru.
Anwar, yang memimpin aliansi oposisi utama Pakatan Harapan, mengatakan bahwa Raja Malaysia, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin, akan bertemu dengan para pemimpin politik untuk memastikan siapa yang berhak mengontrol parlemen.
Sumber: Bernama/News/The Straits Times
Editor: Hary B Koriun