Para Menteri Tak Mau Berkomentar soal Kementerian Baru

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera mengumumkan susunan kabinet barunya dalam waktu dekat ini sebelum pelantikan pada 20 Oktober nanti. Santer diberitakan, Jokowi akan membentuk kementerian baru dan melebur beberapa kementerian dan lembaga yang sudah ada.

Salah satu wacana yang ramai diperbincangkan adalah pembentukan Kementerian Investasi. Kabar lain juga menyebutkan, kementerian anyar ini akan dilebur dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. Dikonfirmasi kebenarannya, beberapa menteri memilih angkat bahu.

"Tanya ke Presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu," ujar Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Enggar mengatakan bahwa ia belum tahu apakah Kementerian Perdagangan akan dilebur dengan Kementerian Luar Negeri seperti yang diisukan. Enggar juga tidak menjawab panjang ketika ditanya soal masuknya Direktorat Perdagangan Luar Negeri di Kemendag ke Kemenlu.

"Terserah Presiden, saya kan menteri," ungkap Enggar.

Peleburan itu disebut-sebut dilakukan karena ketidakpuasan Jokowi atas defisit neraca perdagangan yang semakin besar. Nilai impor jauh lebih besar dibandingkan ekspor.

Enggar mengatakan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) sudah maksimal bekerja mengenjot ekspor Indonesia. Beberapa perbaikan juga terus dilakukan Kemendag.

"Sudah sangat bagus. Tetapi terus kita lakukan perbaikan," tegas Enggar.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki 22 Atase Perdagangan yang tersebar di Thailand, Filipina, Cina, Rusia, Jerman, India, Belgia, Kanada, Mesir, Perancis, Arab Saudi, Australia, Belanda, Italia, Korea Selatan, Swiss, Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang, Spanyol dan Amerika Serikat. Adapun ITPC ada di 19 kota di dunia, antara lain Barcelona, Los Angeles, Busan, Lyon, Budapest, Mexico City, Chennai, Milan, Osaka, Chicago, dan Dubai.

Kementerian Luar Negeri menolak mengomentari rencana peleburan Kemendag maupun Ditjen Perdagangan Luar Negeri ke instansinya.

"Sejauh ini belum ada yang bisa dikomentari," kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.

Selain itu, Kementerian Perindustrian dikabarkan akan kembali dilebur dengan Kementerian Perdagangan. Dua kementerian ini pernah menjadi satu sebelum kemudian dipisah pada 2004 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai peleburan ini lebih banyak mendatangkan sisi positif dibanding dampak negatifnya.

"Kalau ini menjadi satu kesatuan, akan mempermudah koordinasi. Apa yang nantinya menjadi prioritas, insentif untuk industri terjamin mempunyai pasar. Itu memenuhi indikator kinerja perdagangan," kata Enny.

Sementara terkait investasi, Enny mengatakan persoalan ini perlu dibahas lintas sektoral. Realisasi investasi yang hanya dikomandoi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak terlalu efektif karena bukan lembaga struktural.

"Daerah punya BKPMD, dulu struktural sekarang tidak. Sehingga fungsinya itu mengintegrasikan investasi pusat dan daerah. Karena investasi itu larinya ke daerah, kewenangan daerah. Perlu garis koordinasi," pungkasnya.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi