HUT Ke-55, PGN Siap Perluas Infrastruktur

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-55.  Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso mengatakan sebagai subholding gas, PGN akan terus melakukan inisiatif dan terobosan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai segmen melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi dalam rangka menjalankan peran agent of development untuk peningkatan pemanfaatan dan memenuhi kebutuhan domestik gas bumi.

"Di usia yang semakin matang ini, PGN akan melakukan optimalisasi pasokan, infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh Indonesia, regional, dan pasar internasional sehingga akan meningkatkan utilisasi gas bumi untuk kepentingan nasional. Selain itu PGN diharapkan bisa memasok gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi," jelas Gigih.

Sebagai bagian dari Holding Migas PT Pertamina, PGN menjalankan peran sebagai subholding gas yang mengelola hampir 96 persen infrastruktur hilir gas bumi dengan penguasaan market share niaga sebesar 92 persen. Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia telah dilaksanakan secara masif, meski upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Kini PGN telah mengelola panjang pipa sekitar 10.000 km. Dari infrastruktur tersebut, PGN mendistribusikan gas bumi sebesar 3000 BBTUD ke sekitar 2.475 pelanggan komersial industri dan pembangkit listrik dan 1.566 pelanggan kecil. PGN juga mengalirkan gas ke lebih dari 390.000 pelanggan rumah tangga yang dibangun dengan dana APBN maupun investasi mandiri PGN, serta 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). Selain itu PGN juga mengelola bisnis hulu lebih dari 28.200 BOEPD. Pelanggan PGN ini tersebar di 59 kabupaten/ kota di Indonesia di 17 provinsi.

PGN juga berpeluang dapat mengembangkan bisnis-bisnis baru. Dengan demikian, harapannya dapat lebih meningkatkan volume gas yang berujung pada kompensasi untuk menjalankan penugasan-penugasan dari pemerintah dalam rangka bauran energi nasional.

Gigih juga mengungkapkan bahwa laju konsumsi gas bumi Indonesia per tahun sebesar 39,0 billion kubik meter, namun masih jauh di bawah kemampuan produksi gas bumi Indonesia yang sebesar 73,2 billion kubik meter.  Sesuai data SKK Migas (2018), kontribusi produksi gas nasional saat ini adalah rata-rata sebesar 64,21 persen terhadap produksi migas nasional. Untuk kebutuhan domestik, telah disalurkan gas sebesar 3.995 Bbtud (59,95 persen) dan untuk ekspor telah disalurkan gas sebesar 2.669 Bbtud (40,05 persen).

"Masih terdapat ruang untuk pemanfaatan gas bumi yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan gas bumi di wilayah baru dalam rangka pemerataan akses, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Gigih.

Lebih lanjut, PGN berkomitmen untuk menyukseskan berbagai program pemerintah terkait dengan gas bumi seperti program gasifikasi pembangkit listrik PLN, gasifikasi kilang Pertamina, transportasi, serta penyediaan gas untuk pengembangan kawasan industri, di mana untuk merealisasikan program tersebut diperlukan investasi yang sangat besar.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat major project berupa pembangunan infrastruktur pipa gas bumi dengan panjang pipa lebih dari 2.200 km. Penambahan infrastruktur pipa transmisi tersebut akan menstimulus pembukaan wilayah baru yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, juga ditargetkan akan ada akumulasi penambahan sambungan jargas rumah tangga sebanyak 4 juta sambungan. PGN berkomitmen untuk tetap menjalankan program pemerintah pada pengembangan Jargas, mengingat Jargas adalah program prioritas mempertimbangkan dampak positif yang ditimbulkan bagi masyarakat dan negara.

"PGN tengah mengejar target penyelesaian jargas rumah tangga APBN. Terkait dengan program KPBU untuk Jargas, saat ini program telah memasuki tahap kajian lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM dan direncanakan akan terealisasi dalam beberapa tahun ke depan," ungkap Gigih.(ifr)