dilaporkan-ke-dewas-lagi-lili-diminta-mundur-dari-kpk
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar kembali berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas). Kali ini, Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik menerima fasilitas VIP menonton ajang balap motor MotoGP di Mandalika beberapa waktu lalu. Lili pun diminta mundur dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan sudah semestinya Lili mundur dari jabatan wakil ketua KPK. Sebab, selama menjabat, Lili lebih dari sekali berurusan dengan Dewas. Bahkan, Lili sempat dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Dewas terkait kasus wali kota Tanjungbalai M Syahrial.
"Kami berpandangan LPS (Lili) telah membebani KPK dan sudah tidak berguna bagi KPK," kata Boyamin, Rabu (13/4).
Boyamin menyatakan, saat ini Lili juga masih tengah berurusan dengan Dewas dalam dugaan pelanggaran etik yang lain. Yakni, dugaan berbohong dalam jumpa pers resmi. "(Berbohong karena) membantah pernah komunikasi dengan pihak-pihak Wali Kota Tanjungbalai, padahal kenyataannya berkomunikasi," terangnya.
MAKI mendesak Dewas segera menuntaskan proses investigasi dan dilanjutkan dengan persidangan guna memberikan kepastian atas dugaan pelanggaran Lili dalam kasus fasilitas VIP MotoGP itu.
"Apabila berlarut larut maka akan makin menggerus kepercayaan masyarakat dengan akibat akan semakin menurun kinerja KPK memberantas korupsi karena pimpinannya bermasalah," ujarnya.(tyo/jpg)
Bunga Tabebuya bermekaran di sejumlah ruas jalan Pekanbaru. Warga terpesona melihat pemandangan kota yang lebih…
Kalam Kudus meraih dua kemenangan pada HSBL Selatpanjang 2026 dan memastikan tim putra-putri melaju ke…
Festival Adat Batang Peranap menampilkan Beghagak Tabak, Caca Inai dan Makan Beradat sebagai upaya melestarikan…
Harga Dexlite naik Rp5.050 per liter, pengendara beralih ke biosolar hingga antrean di SPBU Pangkalan…
Pelindo mulai meningkatkan jalan akses Terminal Tanjung Harapan Selatpanjang senilai Rp1,48 miliar untuk kenyamanan dan…
Konflik pengelolaan lahan eks PT RAL di Koto Garo, Kampar, memanas setelah Mitra Agrinas dan…