Categories: Nasional

Golkar Pastikan Ketum sebelum Jokowi Dilantik

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan kepada Partai Golkar mengikuti langkah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem yang memajukan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) ataupun kongres.
Menurut Syarwi, memajukan pelaksanaan munas akan membuat Golkar lebih mudah berkoordinasi dalam pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) mendatang.

“Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketua umum kan bisa ganti lagi,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

Direktur eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting itu mengatakan, jika partai-partai anggota koalisi pengusung Jokowi – Ma’ruf sudah punya kepastian tentang ketua umum sebelum pemerintahan baru terbentuk, maka hal itu akan memudahkan koordinasi dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. “Bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya, akan lebih enak membaginya,” kata Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

Lebih lanjut Pangi menilai partai-partai yang sudah memutuskan menggelar munas ataupun kongres sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang berupaya memberikan kepastian kepada Jokowi. PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, kata Pangi, sudah bisa merekomendasikan nama-nama kader yang akan menjadi calon menteri di kabinet mendatang.

“Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan. Kalau munas setelah pelantikan (presiden, red), ganti ketum, tidak ada kepastian,” ulas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Ipang itu.

Karena itu Pasngi menegaskan, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi agar pada kabinet mendatang tidak ada reshuffle tiba-tiba lantaran partai berlambang beringin itu ganti ketua umum. Sebab, katanya, pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.

“Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi,” ujar dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu.(tan)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

BK DPRD Riau Belum Panggil Parisman dan Indra Gunawan Eet, Masih Ada Dinamika Internal

BK DPRD Riau belum menjadwalkan pemanggilan Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet terkait dugaan pelanggaran…

3 jam ago

Riau Bersholawat Bersama Habib Syech, Plt Gubri Titip Doa agar Riau Dijauhkan dari Bencana

Ribuan warga mengikuti Riau Bersholawat bersama Habib Syech di Masjid Annur. Doa dipanjatkan agar Riau…

3 jam ago

Kapal Pompong Tenggelam Diterjang Gelombang, Dua Pekerja Sagu Hilang di Perairan Meranti

Kapal pompong tenggelam dihantam angin kencang dan gelombang tinggi di Meranti. Dua pekerja sagu selamat,…

4 jam ago

Teror Monyet Liar di Tembilahan Makin Mengkhawatirkan, Korban Bertambah Jadi 15 Orang

Teror monyet liar di Tembilahan terus berlanjut. Korban gigitan mencapai 15 orang, sementara seekor monyet…

5 jam ago

Setelah Bertahun-tahun Dikeluhkan, Jalan Sontang-Duri Akhirnya Diperbaiki

Setelah belasan tahun dikeluhkan, perbaikan darurat Jalan Sontang-Duri mulai dilakukan. Alat berat dikerahkan untuk menangani…

5 jam ago

Kasus Baru di Meranti, Anak Putus Sekolah karena Diminta Orang Tua Bekerja

Kasus eksploitasi anak pertama ditangani UPTD PPA Meranti. Seorang anak di Tebing Tinggi putus sekolah…

6 jam ago