Mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam sebuah acara diskusi di DPR beberapa waktu lalu (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar angkat bicara terkait isu ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Dewan Pengawas KPK. Antasari memastikan belum pernah berkomunikasi ke Jokowi untuk membahas Dewan Pengawas.
“Banyak sekali isu, saya tidak punya kapasitas sebagai Dewan Pengawas KPK, ilmu saya masih kurang,” kata Antasari kepada JawaPos.com, Kamis (7/11).
Antasari menyatakan, penunjukan Dewan Pengawas KPK merupakan kewenangan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam UU KPK Nomor 19/2019 yang sudah mulai berlaku.
“Wewenang presiden, saya tidak boleh mengarah-ngarahkan presiden. Apapun atau siapapun yang ditunjuk dihormati,” ucap Antasari.
Kendati demikian, Antasari menyebut sulit jika ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Dewan Pengawas. “Kalau saya sulit, karena terlalu banyak resistensi, jika saya amati medsos,” terang Antasari.
Selain Antasari, yang diisukan untuk mengisi Dewan Pengawas yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia pun membantah ditunjuk untuk mengisi Dewan Pengawas KPK.
“Itu Hoaks. Terima kasih buat yang telah mendukung,” tegas Ahok.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan pihaknya masih melakukan penelusuran terkait lima nama yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pangawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang.
“Nanti masih bulan Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).
Presiden Jokowi tak menjawab apakah Dewas KPK akan diisi oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhari dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Sebab nama tersebut belakangan menjadi isu akan mengisi posisi Dewas KPK.
Menurut Jokowi, para Dewas KPK diharapkan memiliki integritas dan mendukung penuh pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas,” tandasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
DPRD Pekanbaru mengingatkan pelaku usaha agar tidak menutup drainase. Penyempitan saluran air dinilai berpotensi memicu…
Pekerja marka jalan di Pekanbaru tewas ditabrak mobil yang kabur dini hari. Polisi memburu pelaku,…
Rencana kenaikan tarif kapal di Kepulauan Meranti menuai penolakan warga. Tarif naik lebih 20 persen…
Roadshow Kopi Good Day Goes to School hadir di SMKN 4 Pekanbaru, menghadirkan hiburan, kreativitas,…
Satpol PP Rohul mengingatkan PKL agar tidak berjualan melewati pukul 01.00 WIB. Pelanggar jam operasional…
Kasus pencurian sawit dan narkoba mendominasi perkara di PN Bangkinang. Dari 3.532 perkara masuk, sebagian…