Kota Jakarta terlihat gelap disaat terjadi pemadaman listrik beberapa jam, akibat terganggunya alirian litsrik PLN. (JAWAPOS.COM)
JAKARTA (Riaupos.co) – Pemadaman listrik di tiga wilayah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta masih menjadi perhatian kalangan anggota dewan. Pasalnya, banyak masyarakat dan pelaku usaha banyak yang mengeluh dan sudah dirugikan.
Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, PLN harus melakukan investigasi keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik tersebut. Sebab hal ini dilakukan supaya tidak terjadi di kemudian hari.
“Jadi apakah betul kalau penyebabnya itu hanya karena pohon yang menyentuh sutet di Ungaran, Jawa Tengah. Kenapa tidak diantisipasi,” ujar Kurtubi kepada wartawan, Rabu (7/8).
Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, seharusnya PLN punya alternatif pembangkit listrik lain apabila di sejumlah wilayah terkena pemadaman massal. Sehingga masyarakat tidak dirugikan.
“Kalau mati di suatu wilayah, apalagi di Jakarta, mustinya harus ada persediaan pembangkit yang sudah siap digunakan untu 24 jam berikutnya, tinggal dihidupkan,” katanya.
Lebih lanjut, PLN menurutnya sedang mengalami situasi sulit. Karena belum lama Direktur Utama PLN Sofyan Basir tersandung masalah hukum. Sehingga penggantinya Sripeni Inten Cahyani belum bisa mengeksekusi keputusan strategis.
“Di PLN ini seperti kehilangan komando. Akibatnya rencana jangka pendek yang sudah ada tidak bisa dieksekusi,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor : Edwir
Pemko Pekanbaru memastikan program berobat gratis UHC terus berlanjut dengan anggaran Rp111 miliar setelah tunggakan…
Menkeu Purbaya menyebut APBN bisa tanpa defisit, namun berisiko besar bagi ekonomi. Defisit 2025 dijaga…
DPRD Pekanbaru mendukung Satgas Penertiban Kabel FO tetap bekerja meski perda belum disahkan demi keselamatan…
Sekda Inhu menegaskan tidak ada toleransi bagi ASN yang terlibat narkoba dan mendukung penuh proses…
Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final Malaysia Open 2026 dan siap menghadapi…
Pemkab Kepulauan Meranti mulai mencairkan gaji ASN dan PPPK Januari 2026 serta tunda bayar 2024…