Tunjangan Kinerja TNI Naik
(RIAUPOS.CO) — Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan dalam lima tahun pemerintahan ke depan. Janji itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin (5/10).
Jokowi mengatakan, penguatan sistem pertahanan nasional dilakukan di berbagai sektor. Dalam hal sistem persenjataan, pemerintah terus menambah jumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk memenuhi target Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essensial Forces) tahap II.
Sebagai bentuk konkretnya, alokasi anggaran pertahanan tahun depan akan dinaikkan. “Tahun 2019 sebesar Rp121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp131 triliun di 2020,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Kemudian, pangkalan militer terpadu juga akan dibangun di empat lokasi. Yakni Biak, Morotai, Merauke dan Saumlaki. Pangkalan tersebut akan melengkapi sistem pertahanan serupa yang sudah dibangun di Natuna akhir 2018 lalu.
Sementara di sektor satuan tempur, pada 2019 pemerintah sudah membentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang akan mendukung penanganan terorisme. Serta satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang di tempatkan di Tanjung Pinang, Balikpapan, dan Biak.
“Kehadiran Kogabwilhan akan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan meningkatkan daya gentar kita,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Rumah kontrakan kosong di Jalan Rajawali Pekanbaru terbakar. Kerugian diperkirakan Rp180 juta, penyebab masih diselidiki.
KPK periksa 10 saksi dugaan korupsi proyek PUPR Riau yang menjerat Abdul Wahid. Penyidikan terus…
Satnarkoba Polres Kampar tangkap pria dengan 132 paket sabu siap edar. Pelaku positif narkoba dan…
Baznas Rohul luncurkan Z-Auto, 13 penerima manfaat dapat bantuan bengkel motor untuk dorong lapangan kerja…
Wako Pekanbaru paparkan capaian 2025 di Limapuluh, pastikan jalan dibeton dan targetkan pembersihan drainase 200…
Sebanyak 90 UMKM di Tandun terima sertifikat halal. Legalitas usaha dinilai membuka akses bantuan dan…