Tuntutan 17+8 Harus Dijawab Pemerintah dan DPR Hari Ini

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Jumat (5/9) hari ini merupakan tenggat waktu pemerintah dan DPR untuk memenuhi tuntutan publik. Ada 17 tuntutan rakyat dalam satu pekan dan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun atau yang dikenal dengan sebutan 17+8.

Kamis (4/9), beberapa tokoh publik seperti Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Jerome Polin mendatangi DPR untuk menyerahkan tuntutannya. “Saya bersama teman-teman ingin memberikan surat formil kepada DPR,” kata Andovi.

Mereka kompak datang mengenakan baju warna merah muda. Beberapa di antaranya memegang poster bertulisan 17+8. Dia mengatakan, seluruh tuntutan seharusnya bisa dikerjakan karena tidak hanya ditujukan oleh satu atau dua lembaga saja.

“Tahun lalu 22 Agustus, pasca putusan RUU Pilkada bisa dikerjakan dalam satu malam saja. Kalau soal speed pekerjaan, mereka pasti bisa kalau ada niat,” ujarnya.

Founder Think Policy Andhyta F Utami atau Afu yang turut hadir menyatakan, kerap ada pertanyaan mengenai awal mula tuntutan 17+8. “Ini berdasar rasa berduka mendalam terhadap korban yang meninggal dunia maupun luka,” kata Afu.

Dia merincikan, ada 11 korban meninggal, 500 korban luka, dan 3.400 orang yang dikriminalisasi karena menyuarakan hati nurani. “Ini semua karena proses demokrasi yang cacat. Kalau pemerintah mau mendengarkan masyarakat, hal ini tidak seharusnya terjadi,” ujarnya.

Afu menegaskan, tuntutan 17+8 hadir dari warga biasa. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa kerusuhan dan aksi demo karena ulah mafia. Afu menilai, pemerintah dan aparat tidak memberikan respons yang sesuai, melewatkan substansi, dan represif sejak 28 Agustus lalu.

“Kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang dapat mengukur respons pemerintah dengan alur akuntabilitas yang jelas dan merefleksikan keresahan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa tuntutan yang kemarin diserahkan ke DPR diambil dari berbagai sumber. Baik platform media sosial hingga demonstrasi buruh serta warga.

Produser film Abigail Limuria pada kesempatan yang sama mengatakan, tuntutan sudah dikirim ke DPR melalui berbagai platform. Misalnya pada Senin (1/9) dimulai dari media sosial. “Saya yakin pemerintah sudah monitor karena memiliki perangkat media. Selasa (2/9) kami sudah mem-WhatsApp beberapa perwakilan DPR dan perwakilan partai politik,” katanya.

Bahkan, pada Rabu (3/9), mereka sudah mengirimkan surat resmi ke email 580 anggota DPR. “Kemarin (Rabu, red) pimpinan DPR bertemu dengan mahasiswa dan direspons oleh wakil ketua DPR melalui postingan media sosial,” ujarnya.

Abigail mengatakan bahwa kedatangannya kemarin untuk memastikan bahwa surat itu diterima secara fisik oleh DPR. Dia tidak ingin pemerintah dan DPR hanya berjanji tanpa mewujudkan tuntutan warga.

Penyanyi Fathia Izzati menjelaskan, mereka datang ke gedung DPR untuk menagih peran setiap anggota dewan sebagai wakil rakyat. Dia mengungkapkan bahwa seharusnya hari ini sudah ada tuntutan yang dijalankan. “Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri,” tuturnya. Dia juga menyebutkan bahwa tuntutan 17+8 adalah living document yang bisa bertambah seiring waktu.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Andre Rosadie dan anggota DPR dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menemui massa. Andre menyebutkan bahwa dia ditugaskan pimpinan DPR untuk menerima aspirasi masyarakat. “Kami membuka diri untuk menerima aspirasi,” kata Andre.

Dia mengatakan bahwa lembaganya sudah memutuskan tunjangan perumahan ditiadakan dan adanya moratorium kunjungan luar negeri. Dokumen 17+8 yang dibawa para tokoh publik ini diserahkan kepada Andre dengan disertai surat tanda terima.

Sebagaimana diberitakan, 17+8 tuntutan itu terdiri atas 17 tuntutan rakyat yang harus mulai dikerjakan dalam waktu sepekan. Antara lain, penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lain, pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta beberapa lagi.

Sedangkan 8 tuntutan rakyat dalam satu tahun, antara lain, mereformasi DPR dan partai politik, menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, dan beberapa lagi.(lyn/oni/jpg)