Massa Front Pembela Islam. (foto/jpnn.com)
JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Ketua Tim Bantuan Hukum FPI (Front Pembela Islam) Sugito Atmo Pawiro mengakui perjuangan untuk bisa mendapatkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) semakin berat. Hal ini dikarenakan banyak kelompok yang tak suka dengan ormas yang dibentuk pada 1998 itu.
Dia menyebut pihak yang tak suka dengan FPI adalah para pengusaha hitam yang menjalankan bisnis di bidang narkoba, pelacuran, perjudian, dan hiburan malam yang penuh dengan kegiatan maksiat.
“Kelompok ini begitu gusar dengan intensitas kerja FPI yang dianggap mengancam keberlangsungan bisnis dan aktivitas yang menciptakan penyakit sosial itu,†ujar Sugito kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/8).
Celakanya, kata Sugito, kelompok tersebut punya kapitalisasi untuk menanamkan pengaruhnya kepada publik dengan kampanye antiormas Islam.
“FPI yang memiliki kader dengan mobilitas tinggi dalam aksi memerangi penyakit sosial ini kemudian disebut lantang dan disindir dengan stigma mengejek, seperti ujaran preman berjubah guna mengidentifikasi massa FPI,†beber Sugito.
Selain itu, FPI juga dihadapkan situasi di mana ada gerakan yang menginginkan ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat itu bubar. Apalagi selama ini diketahui FPi sebagai bagian dari opisisi.
“Suatu keadaan yang tidak jauh berbeda dengan ulama besar FPI, Habib Rizieq Sihab yang kini berada di Arab Saudi dan dianggap sebagai tokoh Islam yang menolak mengakui kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Semua itu memperkuat keyakinan bahwa desakan pembubaran FPI semata terkait alasan politis untuk mengurangi kelompok yang mendelegitimasi keabsahan hasil Pilpres 2019,†urai Sugito.
Dengan situasi seperti itu, lanjutnya, otomatis Habib Rizieq dan FPI dikondisikan untuk dipinggirkan. Aksi provokatif untuk meminggirkan FPI berujung pada usaha untuk membubarkannya.
“Dalam tudingan yang lebih serius mencapai klimaksnya hari-hari terakhir ini, khususnya pascapilpres 2019 dalam mana Jokowi melanjutkan ambisi dua periode kekuasaannya di singgasana kursi presiden,†tandas Sugito. (cuy)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
Bupati Inhu meminta OPD mendampingi UMKM mengurus sertifikat halal gratis agar pelaku usaha memanfaatkan program…
APHI Riau dan Fairatmos menggelar diskusi perdagangan karbon guna memperkuat kapasitas pemegang PBPH menyambut implementasi…
Speedboat SB Karya Budi karam diterjang ombak besar di perairan Mandah, Inhil. Berkat kesigapan nakhoda,…
Pemko Pekanbaru melantik 16 ASN dalam mutasi dan rotasi jabatan. Wali Kota Agung Nugroho menegaskan…
DLHK Pekanbaru menindak 29 pelanggar yang membuang sampah sembarangan selama Januari-Juni 2026. Denda Rp11,95 juta…
Seorang pemuda di Kampar diduga terjatuh ke Sungai Kampar usai melakukan aksi standing di atas…