MYANMAR (RIAUPOS.CO) — Militer Myanmar telah mengambil alih kekuasaan dengan menangkapi para pemimpin sipil dan memberlakukan kondisi darurat, Senin dini hari (1/2/2021),
Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar diminta untuk tenang.
"KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline (nomor telepon-red) KBRI jika menghadapi masalah," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkat, dikutip dari Antara.
Berdasarkan data Kemlu, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan sebagai anak buah kapal (ABK).
"Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman," kata Judha.
Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.
Otoritas militer, dikutip dari Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan. Suu Kyi dan pemimpin lainnya ditahan sebagai respons atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu.
Dalam menanggapi insiden politik di Myanmar, Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam dan "menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia".
Indonesia meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menahan diri serta menyerukan pendekatan dialog untuk mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin buruk.
Sumber: Jawapos.com